SOLOK – Empat pilar pembangunan yang diusung oleh Bupati dan Wakil Bupati Solok Gusmal dan Yulfadri Nurdin mendapat dukungan dari masyarakat setempat. Dibuktikan dengan dukungan yang diberikan kepada pasangan itu hingga berhasil menang dalam Pilkada 2015 lalu, bahkan mengalahkan calon incumbent.
“Empat pilar tersebut diusung oleh pasangan Gusmal dan Yulfadri saat pencalonan di Pilkada lalu. Dengan terpilihnya pasangan itu, menandakan masyarakat mendukung program yang ditawarkan oleh bupati dan wabup Gusmal – Yulfadri,” kata Sekretaris Daerah Kabupaten Solok, M Saleh saat dialog empat pilar yang diselenggarakan oleh Forum Editor di kantor bupati setempat, Rabu (16/3).
Apalagi, kata Sekda, empat pilar yang diusung tersebut sangat berhubungan dengan kepentingan dasar masyarakat, yakni ekonomi kerakyatan, pendidikan, pelayanan kesehatan yang prima serta pemerintahan yang baik dan bersih. Tiga pilar pertama berkaitan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Tiga pilar tersebut didukung oleh sistem dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih.
Dalam mewujudkan empat pilar tersebut, kata M. Saleh, perlu proses yang pastinya melibatkan seluruh elemen masyarakat. Jika masyarakat dilibatkan, maka mereka akan merasa ikut bertanggung jawab dalam mengimplementasikan.
“Dialog ini adalah salah satu contoh kita melibatkan masyarakat. Ini adalah dialog publik dalam upaya mewujudkan empat pilar itu. Nantinya akan diintegrasikan dalam Rancangan Pembangungan Jangka Menengah Daerah (RPMJD),” ujarnya.
Dikatakan, empat pilar yang diusung bupati dan wabup tersebut hanya berupa alat. Sementara, untuk efektifnya tentu harus dilaksanakan dengan dinakhodai oleh bupati.
Sementara, terkait pilar ke empat, pemerintahan yang bersih dan baik, menurut Sekda, ada beberapa indikator menuju itu. Di antaranya, akuntanbel atau bisa dipertanggungjawabkan, transparan di mana setiap kebijakan tidak sembunyi-sembunyi tapi harus diinformasikan, terbuka dengan masukan-masukan dari masyarakat serta partisipatif.
Kabupaten Solok sendiri sejak zaman Gamawan Fauzi menjadi bupati sudah terkenal dengan clean governancenya. Bahkan, setiap pejabat yang akan dilantik diharuskan menandatangani pakta integritas.
Pernyataan itu diperkuat oleh Ketua DPRD Kabupaten Solok, Hardinalis Kobal. Menurutnya, pihak Pemko telah berkomitmen bersama dengan aparat penegak hukum, terutama Kejaksanaan Negeri, dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih.
Sementara, wartawan senior, Eko Yanche Edri menyatakan, perlu penguatan dalam bentuk Perda agar empat pilar tersebut dapat maksimal dilakukan. Penguatan dalam bentuk Perda itu juga untuk menjaga agar kebijakan berjalan dengan berkelanjutan. Jangan sampai setelah bupati terpilih, kebijakan berubah lagi.
Hal senada diungkapkan wartawan senior lainnya, Gusfen Khairul. Menurutnya, Kabupaten Solok termasuk beruntung karena memiliki kepala daerah yang sudah berpengalaman. Seharusnya kebijakan yang akan diambil tidak lagi kebijakan coba-coba. Setelah pencanangan empat pilar ini, katanya, harus ada terobosan-terobosan yang dilakukan.
Ia menekankan empat hal lainnya yang perlu diperhatikan, yaitu kompetensi pegawai, keteladanan pimpinan, dukungan masyarakat dan penegakan aturan. Pemkab Solok harus berani bilang tidak ada pungutan ini itu. Setiap SKPD juga harus membuat kotak laporan masyarakat yang bisa diakses langsung oleh bupati.
Empat prioritas pembangunan yang disebut empat pilar pembangunan Kabupaten Solok tersebut disosialisasikan sekaligus dicanangkan dalam dialog publik yang dikerjasamakan dengan Forum Editor Sumbar (FEd) di kantor bupati Solok, Rabu (16/3). Dialog dipandu host oleh Pimred Singgalang, Khairul Jasmi dan disiarkan langsung RRI Padang dan Classy FM dan tayang tunda di Padang TV.
Sebelumnya, menandai diskusi publik dan pencanangan program empat Pilar pembangunan kabupaten Solok, semua pemangku kebijakan, mulai dari wakil Bupati Yulfadri Nurdin, Forum Kominikasi Pimpinan Daerah (Forkopinda), Dandim 0309 Solok, Kapolres serta Kajari dan ketua pengadilan negeri, berikut organisasi masyakrakat LMS dan PWI Kabupaten Solok menandatangani kesepakatan sukses empat lipar sebagai bentuk deklarasi bersama. Diskusi publik tersebut juga dihadiri Bundo Kanduang setempat, Anggota DPRD Sumbar dari Kabupaten Solok, akademisi dan sejumlah wartawan senior. (rin)