PADANGPARIAMAN – Sarana prasarana infrastruktur dibangun pemerintah untuk masyarakat, namun kepedulian masyarakat dirasakan masih kurang sehingga banyak infrastruktur yang rusak atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
Wakil Bupati Padangpariaman Suhatri Bur saat berkunjung ke Irigasi Bandar Baru Kecamatan VII Koto Patamuan, Kamis (1/12) menyampaikan hal itu. Kunjungan tersebut dilakukan bersama tokoh masyarakat Leonardy Harmaini dan Kepala Bidang Sungai, Pantai dan Konservasi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Provinsi Sumatera Barat Syafril Daus.
“Pemerintah membangun sarana infrastruktur untuk kepentingan masyarakat yang mestinya dijaga dan dirawat dengan baik oleh masyarakat penerima manfaat pembangunan tersebut,” katanya.
Peninjauan ke Bendungan Irigasi Bandar Baru oleh Wakil Bupati dan Leonardy Harmaini yang pernah menjabat sebagai Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat bersama dinas terkait adalah karena adanya laporan mengenai tersendatnya aliran air ke sawah masyarakat. Jaringan irigasi tersebut mengairi sawah masyarakat di Padang Sago dan Patamuan.
“Agar bisa terus berfungsi dengan baik dan dimanfaatkan, tentunya irigasi ini harus dirawat dan dipelihara, mulai dari jaringan primer, sekunder, tersier hingga ke jaringan quartier atau bandar cacing,” ujarnya.
Suhatri berjanji, jika ada kerusakan yang tidak bisa diatasi oleh masyarakat, Pemerintah Kabupaten melalui instansi terkait akan melakukan perbaikan. Namun untuk melakukan perawatan dan pemeliharaan jaringan seperti membersihkan semak-semak yang bisa menyebabkan aliran air tersendat tentunya diharapkan partisipasi masyarakat pemanfaat.
Tokoh masyarakat mantan Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat periode 2004-2009 dan Wakil Ketua periode 2009-2014 Leonardy Harmaini mengungkapkan, pembangunan bendungan Bandar Baru adalah bentuk kepedulian Pemprov Sumatera Barat setelah daerah itu dilanda bencana longsor saat gempa 30 September 2009. Pemprov mendorong agar daerah bekas bencana itu bisa kembali pulih dengan melakukan normalisasi terhadap sungai yang rusak akibat gempa.
“Dengan dibangunnya bendungan dan melakukan normalisasi terhadap sungai yang rusak diharapkan perekonomian masyarakat yang sebagian besar hidup sebagai petani dapat pulih setelah tertimpa bencana,” ujarnya.
Tentunya, pembangunan infrastruktur itu diiringi harapan agar masyarakat dapat menjaga dan merawat karena pembangunannya untuk kepentingan masyarakat. Masyarakat dan Persatuan Petani Pemakai Air (P3A) di daerah itu hendaknya dapat bergotongroyong membersihkan semak sepanjang jaringan secara berkala.
Kabid Sungai Pantai dan Konservasi Dinas PSDA Sumbar Syafril Daus mengungkapkan, bendungan tersebut mulai dibangun tahun 2010 dan selesai tahun 2012. Dana yang dihabiskan untuk pembangunan adalah sebesar Rp29,2 miliar, diresmikan oleh Gubernur Sumatera Barat tahun 2013.
“Tujuannya adalah untuk normalisasi sungai yang rusak setelah dilanda bencana agar bisa dimanfaatkan kembali,” ujarnya.
Irigasi tersebut mengairi sekitar 460 hektar sawah masyarakat di Padang Sago dan Patamuan. Debit air yang mengalir dari bendungan ke jaringan primer dan sekunder tidak ada masalah. Dengan kecepatan 1,5 meter per detik, secara teknis sudah merupakan kecepatan maksimal yang artinya sampai ke jaringan sekunder tidak ada hambatan.
“Namun, kendalanya terjadi pada jaringan penyangga yang sampai ke sawah masyarakat yang mestinya bisa diatasi melalui gotong royong masyarakat P3A,” katanya.
Dia menambahkan, setelah bendungan irigasi dibangun, pemprov tidak memiliki kewenangan lagi terhadap kerusakan dan peraswatan tetapi kewenangannya ada di kabupaten. Pembangunannya dulu adalah dalam rangka penanggulangan bencana sehingga bisa melalui APBD Provinsi.
Dia menyarankan agar Pemkab Padang Pariaman melakukan kajian teknis terhadap kendala yang dihadapi saat ini, apakah ada kerusakan pada jaringan sekunder, tersier dan saluran cacing. Masyarakat petani dan P3A diharapkan juga kepedulian untuk melakukan perawatan dan pembersihan semak di sepanjang jaringan agar aliran air tetap lancar. (feb)