PADANG – Anggota DPRD Kota Padang, Maidestal Hari Mahesa sangat menyayangkan pernyataan Wakil Ketua DPRD Padang Wahyu Iramana Putra mengenai stop sementara pemberian Izin Membangun Bangunan (IMB) untuk hotel.
Menurutnya, tidak ada satupun aturan dari pusat agar Pemda menutup peluang investasi di daerah. Malah, saat ini pemerintah pusat mendorong daerah untuk menumbuhkan investasi.
“Kita sangat menyayangkan pemikiran sempit yang dimiliki oleh Wakil Ketua. Karena, pernyataan beliau sangat berdampak luas, bahkan membuat pengusaha yang akan berinvestasi malah bertanya-tanya. Bahkan, pernyataan tersebut membuat mereka resah,” kata Maidestal pada padangmedia.com, Senin (18/1) saat berada di Kampung Pondok.
“Jika alasan yang dikemukakan adalah tingkat hunian yang kurang. Hal itu bukanlah sebuah alasan. Tentunya mereka yang akan berinvestasi membangun hotel akan memikirkan iven yang bisa mendatangkan wisatawan baik dari dalam maupun luar negeri. Merupakan tugas Pemko dan pengusaha bagaimana melakukan peningkatan hunian hotel,” tambahnya.
Dikatakan Maidestal, kalau Pemko memberhentikan pemberikan IMB, tentu bisa kena tegur oleh Ombudsman karena melarang investasi pembangunan hotel. Padahal, dampak investasi sangatlah besar dan mampu menggerakkan perekonomian serta menyerap tenaga kerja.
Sementara, Anggota Komisi I Azirwan menambahkan, tidak dipungkiri dengan adanya pemberhentian sementara izin IMB hotel akan ada kegamangan pada investor. Apalagi di era MEA saat ini, tentu persaingan di segala aspek akan terjadi.
“Pihak pelaku usaha akan berupaya meningkatkan aktifitas usaha mereka. Kita tidak dapat melarang apabila pengusaha yang ingin melakukan pembangunan selama semua perizinan aturan berlaku sudah dipenuhi,” katanya.
Menurutnya, jangan sampai karena kepentingan segelintir orang, malah mengorbankan kepentingan banyak orang, seperti penyerapkan tenaga kerja dan pendapatan daerah yang didapat dari hotel tersebut. Apalagi, saat ini Pemko Padang lagi gencar melakukan pembenahan kawasan wisata. Otomatis Pemko harus mempersiapkan fasilitas, termasuk sarana perhotelan,’ katanya.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Padang, Wahyu Iramana Putra menilai bahwa Pemko harus berhati-hati dalam memberikan izin karena saat ini hotel sudah cukup di Kota Padang. Wahyu berpendapat, Pemko harus memikirkan pengusaha hotel dengan adanya tambahan hotel saat ini. Pengusaha sudah gelisah mengingat susahnya meningkatkan hunian hotel saat ini.
Dikatakannya bahwa ia pernah menjadi Ketua PHRI sehingga bisa memahami kegelisahan mereka saat ini. “Perlu kita lihat dulu persoalan ini dengan baik. Kalau bertambahnya hotel malah membuat investasi itu macet,” ujarnya. (baim)
