LHKPN Mentawai 2018 Rampung 100 Persen

Sekretaris Inspektorat Mentawai, Motisokhi Hura. (ers)

MENTAWAI – Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2018, khususnya dari eksekutif, kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah terealisasi 100 persen.  terealisasi untuk anggaran tahun 2018. Tinggal satu LHKPN dari legislatif yang belum selesai dan diharapkan segera tuntas.

Menurut Sekretaris Inspektorat Mentawai, Motisokhi Hura, pada prinsipnya untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN wajib menyampaikan LHKPN sesuai Undang-undang Nomor 28 tahun 1999. Mentawai tercepat menyampaikan laporan tersebut.

Sanksi bagi eksekutif yang terlambat atau belum menyampaikan LHKPN akan diberikan peringatan pertama, kedua dan ketiga. Apabila tanggal 31 Maret belum juga melaporkan, maka setiap ASN akan terancam tunjangan daerahnya selama 3 bulan.

Laporan kekayaan yang disampaikan untuk eksekutif dilakukan sekali setahun dan berakhir setiap bulan Maret sama halnya dengan pelaporan SPT tahunan. LHKPN dilaporkan secara online oleh setiap OPD yang sudah ditunjuk adminnya.

“Penyampaian LHKPN secara online di Kabupaten Kepulauan Mentawai baru dilakukan tahun ini. Sebelumnya masih dilakukan secara manual. Walaupun demikian, Mentawai terus berupaya yang terbaik,” kata Motisokhi Hura di ruang kerjanya, Selasa (10/4).

Pelaporan secara online, menurutnya, sangat memudahkan bagi setiap OPD. Karena, kesalahan bisa diverifikasi lagi untuk diupdate. LHKPN meliputi semua kekayaan ASN seperti kas tunai rekening, deposit, saham, asuransi, harta bergerak dan tak bergerak, harta warisan yang sudah dibagi serta peralatan rumah tangga.

Diakuinya, kendala dalam penyampaian LHKPN di Mentawai paling sulit itu di daerah kecamatan, karena fasilitas tidak memadahi harus datang kekabupaten. Selain itu, pihak kecamatan juga harus menyesuaikan waktu untuk melaksanakan pelaporan.

Diharapkan, LHKPN tahun berikutnya setiap ASN tidak lagi menunggu jatuh tempo pada 31 Maret. Seharusnya sejauh hari sudah selesai semua laporan, sehingga terwujud pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN, tukasnya. (ers)

print

BERITA TERKAIT

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.