SOLOK- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Muhidi meminta pemerintah daerah menuntaskan sertifikat lahan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 2 Sumatera Barat. Persoalan lahan menghambat masuknya dana APBN sehingga menjadi kendala dalam pengembangan sekolah.
Hal itu disampaikan Muhidi saat mengunjungi SMAN 2 Sumatera Barat di Kabupaten Solok, Jumat (18/10/2024). Dia menegaskan, DPRD sangat mendukung pengembangan SMAN 2 Sumatera Barat sebagai sekolah berasrama (Boarding School) sebagai sarana menciptakan generasi bangsa berkualitas.
“Luas lahan sekolah ini sekitar 11,5 hectare sangat mendukung pengembangan sekolah sistem boarding namun persoalan sertifikat harus segera dituntaskan agar anggaran pusat bisa masuk untuk pengembangan sekolah,” kata Muhidi.
Dia menegaskan, sektor pendidikan merupakan program pembangunan prioritas yang harus menjadi perhatian. Lembaga pendidikan harus dilengkapi fasilitas yang layak agar suasana pembelajaran berjalan lancar.
Dia melihat, secara umum fasilitas sarana prasarana SMAN 2 Sumatera Barat sudah sangat representatif. Namun untuk pengembangan yang lebih baik lagi persoalan sertifikat lahan harus segera dituntaskan.
Dalam kesempatan itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Barlius yang mendampingi kunjungan tersebut menerangkan, dukungan DPRD dalam memajukan Pendidikan sejauh ini sangat besar. DPRD Provinsi banyak mengalokasikan pokok-pokok pikiran (Pokir) dan dukungan anggaran politik untuk pendidikan, terutama sekolah berasrama (boarding).
Lebih jauh Barlius menambahkan, sekolah berasrama beroperasi 24 jam sehingga kebutuhan sarana prasarana juga lebih banyak. Seperti fasiltas kamar dan tempat tidur, sarana ibadah, sarana olahraga dan sebagainya.
Kepala SMAN 2 Sumatera Barat Ratna Yulia menyampaikan terima kasih atas perhatian DPRD dan Pemprov Sumatera Barat. Sementara ia juga berharap persoalan sertifikat lahan hendaknya dapat segera dituntaskan agar tidak menjadi kendala dalam pengembangan sekolah. F
