MENTAWAI – Dalam rangka menyukseskan pemilihan bupati dan wakil bupati, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Mentawai sudah menyiapkan strategi pengamanan. Hal itu berkaitan dengan potensi titik rawan dalam pilkada yang diprediksi cukup tinggi.
Ketua KPU Mentawai Laurensius Sarogdok di Mentawai, Jumat (12/8) mengatakan, pihaknya sejak dini sudah mempersiapkan pengamanan dengan berkoordinasi dengan Polres Mentawai. Terutama daerah yang dikategorikan rawan konflik.
“Dalam pilkada, kekuatan politik lokal yang ada di daerah akan bersaing merebut kekuasaan untuk satu kursi. Hal ini nanti menjadi penyebab tingginya potensi konflik,” kata Laurensius saat talkshow di Radio Sasaraina, Jumat (12/8).
Menurutnya, tanggung jawab pengamanan bukan saja dibebankan kepada KPU, namun juga pihak kepolisian setempat. Koordinasi yang aktif selalu dijalankan, karena terkait dalam pemetaan pengamanan.
Dikatakan, jumlah pemilih tetap yang sudah ditetapkan KPU sebanyak 54.231, mengacu pada DPT Pilgub tahun sebelumnya. Sementara, jadwal pendaftaran pasangan calon dilakukan mulai 19 sampai 21 September 2016. Dilanjutkan dengan pemeriksaan kesehatan pasangan calon pada 19 sampai 25 September 2016 dan penetapan pasangan calon dimulai 22 Oktober 2016.
Di tempat yang sama, Kasatreskrim Mentawai, Kapten. Kaspi Darmis mengatakan, tingkat koordinasi dalam pengamanan pilkada mendatang sudah dilakukan bersama KPU, Panwaslu dan pemerintah daerah. “Dalam pengamanan nanti, sesuai dengan ketentuan, sebanyak 171 personil polres akan dilibatkan dalam pengamanan. Selain itu, ditambah kekuatan tenaga dari Brimob dan Airud yang didatangkan dari Polda Sumbar,” kata Kaspi.
Pada pilkada 2017 mendatang, katanya, setiap personil pengamanan tidak boleh menganggap enteng suasana. Bahkan, ketika dibutuhkan akan diminta tambahan pengamanan dari TNI.
Sementara itu, terkait dengan pelanggaran pemilu, pihaknya sudah membentuk penegakan hukum terpadu di kantor Panwaslu Mentawai merupakan gabungan dari Kejari dan Polri. “Apabila terjadi pelanggaran tindak pidana pemilu, kita akan memproses secara hukum dengan tidak ada pandang bulu,” ujarnya. (ers)
