PADANG- Laju inflasi Sumatera Barat pada Pebruari 2016 menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan Januari 2016. Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat menyebutkan, inflasi Sumatera Barat pada Pebruari tercatat 0,73 persen (month to month), naik dibandingkan Januari yang hanya 0,05 persen (mtm). Kondisi ini menjadi anomali di tengah kondisi nasional yang masih mengalami deflasi -0,09 persen (mtm).
Waki Ketua Tim Teknis Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Sumatera Barat Bimo Epyanto melalui siaran pers Unit Komunikasi dan Layanan Publik Kpw BI Sumatera Barat menerangan, komoditas kelompok pangan bergejolak (volatile food) menjadi sumber utama penyebab tingginya tekanan inflasi pada Pebruari. Kelompok ini diperkirakan masih akan terus memberikan tekanan inflasi ke depan.
“Berkurangnya pasokan akibat curah hujan yang tinggi di Sumbar berpotensi memberikan tekanan inflasi kembali pada komoditas bahan pangan. Dalam hal ini juga perlu diwaspadai kecukupan pasokan komoditas cabai merah khususnya dari daerah-daerah sentra produksi di Jawa ke Sumbar,” katanya.
Sementara itu, dari kelompok harga yang diatur pemerintah (administrative price), kebijakan pengalihan pelanggan listrik rumah tangga dengan daya 900VA ke daya 1300VA juga diperkirakan memberikan dampak yang cukup tinggi terhadap inflasi pada bulan mendatang.
Bimo menambahkan, seiring peningkatan tekanan harga pada triwulan I 2016, TPID Provinsi Sumatera Barat telah melakukan sejumlah langkah antisipasi diantaranya melakukan operasi pasar untuk komoditas beras. Operasi pasar ini berlangsung di 12 pasar yang ada di Kota Padang dengan total kumulatif beras sebanyak 2.075 ton dari periode Desember 2015 hingga Februari 2016.
Namun demikian, ia melihat upaya tersebut belum mampu secara optimal menekan kenaikan harga beras. Ke depan, TPID perlu segera melakukan langkah-langkah implementatif dalam upaya mengendalikan inflasi. Untuk itu kiranya perlu dilakukan sinkronisasi pogram kerja SKPD yang berkaitan pengendalian harga dengan peta jalan (roadmap) pengendalian inflasi.
“Selanjutnya, TPID juga perlu melakukan legitimasi roadmap yang berisikan sejumlah langkah strategis dan responsif yang perlu ditempuh mencakup peningkatan produksi, perbaikan struktur pasar dan perbaikan mekanisme pembentukan harga,” tutupnya. (feb/*)
