Komoditas Administered Prices Meredam Tekanan Inflasi di Sumbar

PADANG- Komoditas barang yang diatur pemerintah (administered prices) menjadi sumber utama meredanya tekanan inflasi Sumatera Barat  di awal tahun 2016. Kelompok administered prices mencatatkan deflasi bulanan sebesar -0,77 persen (month to month/ mtm) pada Januari 2016, sebagai akibat dari kebijakan penurunan harga BBM, baik untuk jenis bahan bakar bensin maupun solar.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Wilayah Sumatera Barat Puji Atmoko menyebutkan, tekanan inflasi Sumatera Barat mereda  pada Januari 2016 dengan laju inflasi 0,05 persen (month to month/ mtm) atau menurun signifikan dibandingkan dengan bulan sebelumnya Desember 2015 yang sebesar 1,79 persen (mtm). Secara tahunan, laju inflasi Sumatera Barat berada pada angka level 2,97 persen (year of year/ yoy).

” Kelompok Administered prices menjadi sumber utama meredanya tekanan inflasi di Januari 2016 dengan mencatatkan deflasi -0,77 persen sebagai dampak dari penurunan harga BBM,” kata Puji melalui siaran pers, Rabu (3/2).

Selain itu, katanya, kembali normalnya harga tiket angkutan udara setelah pola musiman akhir tahun lalu juga turut membantu menahan laju inflasi Sumatera Barat ke level yang lebih tinggi. Sumatera Barat tercatat menempati posisi ke-5 (lima) sebagai provinsi dengan laju inflasi terendah pada Januari 2016 setelah Provinsi Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara dan Sulawesi Barat dan merupakan provinsi dengan inflasi terendah di regional Sumatera.

Namun demikian, penurunan laju inflasi yang lebih rendah tertahan karena terjadinya kenaikan harga pada kelompok bahan pangan bergejolak (volatile food), terutama bawang merah, cabai merah dan daging ayam ras. Berkurangnya pasokan cabai merah dan bawang merah akibat cuaca dan tingginya permintaan pada akhir tahun 2015 yang lalu menjadi penyebab kenaikan harga komoditas tersebut pada bulan Januari 2016 ini.

“Di sisi lain, tekanan inflasi dari kelompok volatile food juga disumbang oleh peningkatan harga pakan ternak, terutama yang berasal dari komoditas jagung seiring dengan kebijakan pembatasan impor jagung secara nasional. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap terjadinya kenaikan harga jual pada komoditas ayam potong,”  tambahnya.

Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sumatera Barat telah mengadakan high level meeting (HLM) guna review dan melakukan upaya pengendalian inflasi daerah tahun 2016. Berkaca pada sejumlah potensi risiko inflasi yang membayangi Sumatera Barat untuk tahun 2016, TPID telah berkoordinasi melalui HLM pada tanggal 26 Januari 2016 di Aula Gubernuran. (feb)

print

BERITA TERKAIT

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *