PADANG – Menyikapi serta menindaklanjuti penyampaian aspirasi CPNS Kota Padang yang dinyatakan tidak lolos seleksi administrasi oleh BKD Padang, Komisi IV DPRD Kota Padang atas arahan dan perintah pimpinan DPRD Kota Padang beserta kepala BKD Kota Padang berangkat ke Jakarta mengunjungi Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk konsultasi dan berkoordinasi.
Ketua Komisi IV DPRD Padang Maidestal Hari Mahesa menyampaikan, kami langsung berangkat ke Jakarta menemui Badan Kepegawaian Nasional (BKN) agar dapat memperjuangkan aspirasi dari pada CPNS di Kota Padang yang merasa telah terzalimi, ” katanya , Rabu (31/10).
Sama sama kita ketahui bahwa ada dua kali mereka (CPNS, red) ini mendatangi Kantor DPRD Kota Padang menyampaikan aspirasi mereka
melalui aksi unjuk rasa, yakni Jum’at (26/10) dan Senin (29/10) kemarin.
Dikatakan dalam proses penerimaan CPNS di Pemko Padang, mereka merasa ada kejanggalan yang luarbiasa, dimana kebanyakan dari pelamar tersebut berkas mereka sudah dinyatakan lengkap saat mendaftar secara online melalui situs http:/sscn.bkn.go.id.
“Namun ketika berkas itu dikirimkan ke BKD Padang, ternyata berkas kami dinyatakan tidak ada, tidak lolos administrasi. Padahal mereka mengirimkan melalui Pos dan ada resi pengiriman dan tanda terima oleh BKD
serta diduga adanya kelalaian dan permainan dalam penerimaan CPNS kali ini,”ujarnya
Diharapkan Pemko Padang seiring sejalan dengan DPRD Kota Padang untuk menindaklanjuti aspirasi CPNS Kota Padang yang jumlahnya 3000 an kurang lebih yang dikatakan tidak lolos administrasi oleh BKD Kota Padang. Harusnya kita tahu yang mana mereka itu juga sebahagian besar adalah warga Kota Padang.
Ia mengatakan dengan meminta pemerintah pusat melalui kementrian terkait untuk meminta ujian CPNS tahap dua (susulan,red) atau menunda Ujian di Kota Padang atau istilah lainnya sampai kejelasan, perbaikan, informasi serta jawaban dari pemerintah pusat tentang CPNS yang dikatakan “tidak lolos administrasi ini bisa mengikuti ujian CPNS.
“Padahal banyak juga ditemukan akibat kelalaian petugas BKD dalam memvalidasi data dan kami juga temukan ada beberapa dugaan keanehan,” ujar Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Padang ini.
Mari kita sama sama menunggu niat dan langkah apa yang akan dilakukan Pemko Padang dalam hal ini Walikota Padang beserta jajarannya.
Demi masyarakat Kota Padang yang telah mengabdi belasan tahun, dan demi Warga Kota Padang yang sebagian besar mereka juga adalah generasi penerus yg ingin mengabdikan diri menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk kota Padang. ” pungkasnya.
Wakil Ketua DPRD Padang Wahyu Iramana Putra mengatakan pihaknya sedang memfasilitasi persoalan ini, untuk itu kita langsung ke BKN untuk koordinasi terkait masalah CPNS kita ini.
“DPRD meminta Pemko dalam hal ini Walikota dan BKD untuk serius memperhatikan persoalan ini. Sebab karena kelalaian administrasi di OPD Pemko, ribuan orang teraniaya. Untuk itu tes saja mereka tidak bisa,” katanya.
Dikatakan, DPRD akan memperjuangkan nasib para pencari kerja itu, karena sebagian besar dari mereka sudah mengabdikan diri sebagai tenaga honorer. Karena yang banyak bermasalah itu adalah tenaga pendidik.
Kunjungan Komisi IV ke BKN ini turut didampingi Wakil Ketua DPRD Padang Wahyu Iramana Putra selalu Koordinator Komisi IV, anggota Komisi IV, Jumadi, Kepala BKD Kota Padang Habibul Fuadi serta Kabag Humas DPRD Padang Ermanto. (Baim)
