PADANG – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat meninjau kantor-kantor cabang Bank Nagari untuk mendalami kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut. DPRD meminta, Direktur Utama Bank Nagari harus sering turun ke kantor cabang dalam rangka melakukan supervisi berkesinambungan.
Meninjau Bank Nagari cabang Pangkalan, Kabupaten Limapuluh Kota dan Cabang Pekanbaru, Komisi III DPRD Sumatera Barat menemui kenyataan, bahwa sejak dilantik, Direktur Utama Bank Nagari Dedy Ihsan belum pernah turun ke kantor cabang tersebut.
“Kami menemui kenyataan bahwa ternyata Dirut Bank Nagari belum pernah turun ke cabang Pangkalan sejak dilantik hampir setahun,” kata Ketua Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat Iswandi Latif, Rabu (18/1).
Dia mengungkapkan, kondisi dua kantor cabang yang baru dikunjungi, harus segera mendapat penanganan serius. Melihat neraca keuangan kantor cabang tersebut, menurutnya, tingkat kredit macet atau Non Performing Loan (NPL) cukup tinggi. Perbandingan dana masuk dengan kucuran kredit (Loan to Deposit Ratio/LDR) juga perlu perhatian.
“Angka kredit macet atau NPL cukup tinggi sementara perbandingan antara dana masuk dengan kredit yang disalurkan (LDR) juga tidak begitu menggembirakan,” ujarnya.
Iswandi mengakui, untuk mengatasi persoalan yang terjadi di kantor cabang memang kantor pusat Bank Nagari sudah pernah membentuk tim supervisi. Namun, ia melihat supervisi tersebut belum maksimal dalam mengatasi persoalan.
“Sudah pernah memang dibentuk tim supervisi namun hasilnya terlihat belum maksimal,” ujarnya.
Untuk perbaikan kinerja ke depan, Iswandi meminta jajaran direksi Bank Nagari harus turun secara rutin ke kantor-kantor cabang melihat perkembangan dan mencari akar permasalahan yang terjadi. Dengan demikian, direksi bisa mengambil tindakan tepat untuk mengatasi persoalan tersebut. (feb)
