PADANG – Eksistensi koperasi menjadi perhatian Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat. Pertumbuhan koperasi dinilai cukup baik namun tidak diiringi dengan perkembangannya sehingga perlu pembinaan secara intensif.
“Masih banyak koperasi yang berjalan terseok-seok, tidak mampu mengembangkan unit usaha dengan baik bahkan banyak yang rugi dan akhirnya tidak aktif,” kata anggota Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat Yulfitni Djasiran, Jumat (20/7).
Kondisi perkoperasian ini, terutama untuk yang masih kesulitan dalam pengembangan, menurut Yulfitni membutuhkan perhatian serius. Pelaku usaha koperasi tersebut membutuhkan pembinaan agar bisa bangkit dengan pengelolaan yang lebih baik.
“Instansi terkait dalam hal ini Dinas Koperasi UMKM harus melakukan upaya untuk membantu koperasi tersebut,” ujarnya.
Yulfitni menegaskan, pola pembinaan yang dilakukan harus fokus dan terarah, tidak setengah-setengah. Kalau ada bantuan untuk koperasi, harus diiringi dengan pelatihan untuk peningkatan sumber daya manusia (SDM) pengelola.
Dia mengungkapkan, banyak koperasi kesulitan dalam memasarkan hasil produksi unit usahanya. Salah satu koperasi yang pernah dikunjungi Komisi III DPRD Sumatera Barat adalah Koperasi Bungo Dua di Canduang, Kabupaten Agam.
“Koperasi ini menjalankan usaha produksi gula semut, namun kendala yang dihadapi adalah masalah pemasaran,” ujarnya.
Kondisi seperti itu menurut Yulfitni tentu harus mendapat solusi. Demikian juga dengan banyak koperasi lainnya di Sumatera Barat yang menghadapi permasalahan yang sama.
“DPRD akan memberi perhatian khusus untuk ini dan menekankan kepada dinas terkait untuk meningkatkan program dan pola pembinaan,” tegasnya. (fdc)