Dalam rangka strategi pengawasan dan upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang, Komisi II DPRD Kota Padang Bagian Ekonomi dan Keuangan melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI (Kementan), Jakarta. Selain itu, Komisi II juga melakukan kunjungan ke DPRD Kabupaten Pungkep, Sulawesi Selatan, Makasar. Kunjungan kerja itu dilakukan dari tanggal 16 hingga 20 Februari 2016.
Dalam agenda kunjungan ke Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Komisi II DPRD Padang meminta bantuan pada pemerintah pusat terkait Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Lubuk Buaya dan RPH di Aia Pacah agar dapat dioptimalisasikan menjadi Rumah Pemotongan Hewan (RPH) yang representatif. Pasalnya, saat ini RPH tersebut belum bisa digunakan dan dimanfaatkan secara maksimal.
Ketua Komisi II DPRD Padang, Elly Thrisyanti terkait Kunker tersebut mengatakan, kunjungan ke Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan di Jakarta tersebut dalam rangka memaksimalkan segala sesuatu yang ada pada RPH di Lubuk Buaya dan RPH di Aia Pacah Kecamatan Gunung Sariak. Menurutnya, sarana dan prasarana yang ada di RPH Aia Pacah dan Lubuk Buaya saat ini sangat tidak memadai. Termasuk IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) yang sampai saat ini belum ada serta penggunaan alat potong yang masih manual.
“Hal ini sangat berpengaruh pada produksi daging yang akan dipotong,” ujar politisi dari Fraksi Gerindra itu.
Menurut Elly, kalau sudah menggunakan alat potong modern, pemotongan akan bisa dilakukan 40 hingga 50 ekor per harinya. Kondisi saat ini masih sangat jauh dari yang diharapkan. RPH Aia Pacah hanya bisa melakukan pemotongan 4 hinggga 5 ekor saja per harinya. Hal itu dikarenakan sarana dan prasarana serta alat potong masih manual, seperti alat penarik untuk menaikkan dan memindahkan sapi serta cara pemotongan sapi.
Ia juga menjelaskan, Kunker ke Dirjen Peternakan juga untuk memback up agar mendapat bantuan dari pemerintah pusat. “Kita berharap dapat bantuan berupa alat, sarana dan prasarana yang representatif sesuai dengan yang seharusnya sesuai aturan dan standar RPH dari Dirjen peternakan,” terang Elly Thrisyanti.
Dikatakan, ada harapan bagi Kota Padang melalui anggaran DAK sekitar Rp4 milliar lebih dari Dirjen Peternakan yang akan diprioritaskan untuk penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana RPH di Aia Pacah pada tahun 2016 ini atau tahun 2017 mendatang.
Sementara, untuk kunjungan ke PT Semen Tonasa, Makassar, Komisi II mendapatkan keterangan bahwa perusahaan semen itu bisa memberi kontribusi lebih maksimal ke PAD pemerintahan kota dengan pajak non PLN karena dia punya pembangkit listrik sendiri, “Jadi PT Semen Tonosa tidak mengganggu konsumsi listrik masyarakat. Di sana kita mengetahui untuk Pendapatan memang besar sekali pengaruhnya dari PT.Semen Tonosa,” ujarnya.
Kemudian dari sektor pariwisata, di Makassar jauh lebih maju. Padahal, sebagai perbandingan untuk Kota Padang, kedua daerah itu sama-sama merupakan daerah pesisir. Makassar punya konsep pengembangan pariwisata yang bagus sehingga jumlah kunjungan selalu meningkat. Seperti wisata kuliner, di Makassar justru sudah terdaftar Sate dan Rendang Minang sebagai kuliner Nusantara.
(baim)