PADANG – Pemerintah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat terus melakukan upaya dalam memperjuangkan anggaran untuk Komisi Informasi (KI) dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) ke pemerintah pusat.
Ketua Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Barat Aristo Munandar, Senin (16/1) menyatakan sudah berada di Jakarta dalam rangka konsultasi terkait hal tersebut.
“Saat ini sudah berada di Jakarta. Rencana akan melakukan konsultasi ke kementerian dan lembaga terkait,” kata Aristo saat dihubungi wartawan.
Aristo menyebutkan, beberapa kementerian dan lembaga yang akan didatangi adalah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Komunikasi dan Informasi, KPI dan KI. Untuk titik terang masalah tersebut, dia belum bisa memastikan.
“Kita konsultasikan dulu ke kementerian dan lembaga terkait,” tutupnya.
Seperti diberitakan, dua lembaga yaitu KI dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di Sumatera Barat tidak mendapatkan alokasi anggaran dalam APBD tahun 2017. Dua lembaga tersebut tidak mendapatkan jatah karena terbentur UU nomor 23 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 18 tahun 2016 tentang Organisasi Pemerintah Daerah (OPD).
KI dibentuk berdasarkan UU nomor 14 tahun 2008 sedangkan KPI dibentuk berdasarkan UU nomor 21 tahun 2003. Untuk di daerah, pembentukan ke dua lembaga tersebut oleh pemerintah daerah dengan pembiayaan melalui APBD. (feb)
