BUKITTINGGI- Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memberi perhatian serius terhadap kesuksesan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024. Berkunjung ke Pemerintah Kota Bukittinggi, Jumat (3/5/2024), komisi yang membidangi hukum, pemerintahan dan politik tersebut membahas sejumlah isu strategis terkait Pilkada.
Dalam pertemuan dengan jajaran Pemko Bukittinggi itu, Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Barat Maigus Nasir menegaskan, pihaknya memiliki beberapa catatan yang menjadi isu strategis untuk dibahas terkait penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2024.
“Pertama kami mengajak seluruh unsur pemerintah dan masyarakat untuk selalu menjaga kerukunan dan keharmonisan agar Pilkada berjalan damai, Jika ada persoalan yang muncul hendaknya diselesaikan dengan cara kekeluargaan,” kata Maigus.
Menurutnya, penyelesaian secara kekeluargaan tersebut menjadi poin pertama yang hendaknya dilakukan untuk tetap menjaga keharmonisan dan kerukunan masyarakat. Meskipun di dalam proses pilkada ada pola penyelesaian sengketa melalui jalur hukum, namun jika persoalan bisa diselesaikan secara musyawarah tentu akan lebih baik.
Maigus menegaskan, kepala daerah sebagai Pembina partai politik harus bersikap bijak. Dalam posisi jabatannya dia harus tetap bersikap netral maskipun secara politik dia berada di salah satu parpol. Kepala daerah dan jajarannya harus menjaga agar tidak terjadi gesekan yang bisa mengganggu keharmonisan masyarakat, karena perbedaaan pandangan dan pilihan politik.
Anggota Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Barat Leliarni dalam pertemuan itu mengingatkan agar seluruh pihak dapat mengawal terlaksananya Pilkada yang sesuai dengan aturan perundang-undangan. Sesuai dengan prisip pemilihan langsung umum bebas rahasia jujur dan adil.
“Kita berharap penyelenggara pemilihan bekerja maksimal, masyarakat juga harus mengawasi secara bersama-sama sehingga terwujud Pemilu yang berkualitas dan pelaksanaannya tidak ditemui pelanggaran,” katanya.
Kunjungan Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Barat tersebut diterima oleh Asisten I Pemko Bukittinggi Isra Yonza. Dia menyebut, untuk Pilkada Serentak 2024 Bukittinggi telah mengusung komitmen Pemilu Badunsanak. Untuk pelaksanaan Pilkada, Pemko Bukittinggi memberikan dana hibah sebesar Rp13,4 miliar kepada KPU dan Rp4 miliar ke Bawaslu.
“Kami berharap dengan alokasi anggaran tersebut penyelenggaraan Pilkada di Kota Bukittinggi dapat berjalan lancar, dan mengajak semua pihak untuk ikut mengawal pemilihan agar berjalan sesuai ketentuan tanpa ada kecurangan atau pelanggaran,” ujarnya. F
