PADANG – Anggota DPRD Padang, Maidestal Hari Mahesa dari Fraksi PPP menilai pembentukan koalisi di DPRD Kota Padang yang terdiri dari tujuh partai seakan menyudutkan empat partai lainnya yang tidak termasuk koalisi. Apalagi dikatakan bahwa tujuan koalisi adalah agar anggota DPRD dapat menjalankan fungsi pengawasannya secara maksimal terhadap kebijakan-kebijakan pemerintahan.
“Perlu diingat, selaku anggota DPRD sudah disumpah untuk melakukan fungsi kontrol dan itu sudah melekat untuk semua anggota dewan. Semua anggota dewan dari semua fraksi tetap melakukan fungsi kontrol itu, termasuk empat fraksi yang tidak masuk koalisi tersebut,” terangnya.
Maidestal menilai hal itu seperti menyudutkan fraksi yang berada di luar koalisi yang dibentuk. “Seakan kami tidak sungguh-sungguh dalam melaksanakan pengawasan selama ini. Padahal kita tetap sama-sama melakukan fungsi kontrol untuk mengawasi seluruh kinerja pemerintah kota,” ujarnya kepada padangmedia.com, Selasa (19/1).
Ia mengatakan, sah-sah saja mereka membentuk suatu koalisi, namun empat fraksi lain yakni PPP, PKS, PAN dan Nasdem yang berada di luar koalisi dari tujuh partai itu seakan-akan tersudutkan.
Menurutnya, akan lebih elegan apabila hal itu ditekankan dan disampaikan pada masing-masing fraksi atau partai. Apalagi, di dalam koalisi itu juga ada yang merupakan pimpinan di DPRD Padang. Meski demikian, ia menyerahkan penilaian publik bagaimana hasil kerja dari koalisi tersebut ke depannya.
Sebelumnya, Ketua koalisi tujuh partai di DPRD Padang, Afrizal BAC beberapa waktu lalu mengatakan bahwa pembentukan koalisi dari tujuh partai di DPRD Padang adalah untuk mendorong capaian yang diinginkan Pemko teraktualisasi dan benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Selain itu, tujuannya juga agar bagaimana anggota DPRD dapat menjalankan fungsi pengawasannya secara maksimal terhadap kebijakan-kebijakan pemerintahan.
Selama ini, katanya, fungsi kontrol anggota DPRD Padang belum dapat dibanggakan. Jangankan untuk membuat inisiatif, bahkan kontrol untuk program yang telah ada saja anggota dewan masih dinilai lemah. Karena itu, penting mengakomodir partai-partai sebagai upaya penyatuan fungsi kontroling mereka. Koalisi tersebut ditargetkan akan dapat menentukan bobot kerja yang telah disukseskan oleh pemerintahan.
Koalisi tujuh partai di DPRD Padang yang diperkirakan akan berlangsung hingga 2019 datang diketuai oleh Ketua DPC Partai Gerindra Padang, Afrizal BAC dengan Wakil Ketua, Januardi Sumka yang juga Ketua Partai Demokrat Padang. Sementara, untuk ketua harian Wahyu Iramana Putra dari Partai Golkar, Sekretaris Yendril dari Partai Hanura dan Bendahara Delma Putra dari Partai Gerindra. (baim)
