Ketua TP PKK Sumbar Lantik Lima Kepengurusan Organisasi di Bumi Sikerei

Ny Nevi Irwan Prayitno usai melantik pengurus sejumlah organisasi di Bumi Sikerei, Senin (14/8). (ers)
Ny Nevi Irwan Prayitno usai melantik pengurus sejumlah organisasi di Bumi Sikerei, Senin (14/8). (ers)

MENTAWAI – Ketua Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Sumatera Barat, Ny. Nevi Irwan Prayitno melantik sekaligus mengukuhkan lima kepengurusan organisasi di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Senin (14/8) di aula Pendopo Bupati km.9 Tuapeijat. Lima kepengurusan organisasi tersebut yaitu Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda), Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS), Himpunan Pendidikan Anak Usia Dini (Himpaudi), Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (Forikan) dan P2TP2A.

Nevi menyebutkan, pengurus yang sudah dilantik mendapatkan amanah yang harus dijalankan sampai akhir periode, terutama kepada organisasi Himpaudi yang mempunyai tugas cukup begitu besar, bagaimana anak-anak usia dini di Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan target 75 persen semuanya bisa sekolah. Sebelumnya telah dilaksanakan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) tingkat Provinsi Sumbar dan ToT (Training of Trainer) untuk tenaga pendidik dimana tenaga pendidik harus tamatan S1.

Untuk pengurus Dekrasnasda, Nevi mengatakan, sebagai lembaga independen dituntut lebih berperan dalam memajukan dan mengembangkan industri kerajinan di setiap daerah. Pengurus Dekranasda melalui dewan penasehat daerah mulai dari kabupaten/kota diminta berlomba-lomba berkreasi untuk mengirim produknya ke tingkat nasional.

Menurutnya, Dekranasda itu pada prinsipnya sangat penting dilaksanakan. Dengan adanya kerajinan asli Mentawai memperlihatkan jati diri orang Mentawai. Seperti pakaian Mentawai yang mempunyai ciri khas tersendiri seperti motif Sikerei.

“Dekranasda adalah sebagai wadah seperti pengusaha mikro, kecil dan menengah yang akan menjadi bakal sebagai pengusaha besar serta ikut berperan serta dalam pembangunan daerah, karena program dekranasda sinergis dengan program pemerintah,” ujarnya.

Untuk pengurus Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial(LK KS), Nevi minta agar bisa membantu penuntasan kemiskinan. Salah satunya dengan memberikan modal usaha bagi keluarga miskin untuk meningkatkan usahanya, sesuai dengan pasal 43 undang-undang nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Sementara, Bupati Kepulauan Mentawai, Yudas Sabaggalet mengatakan, lima organisasi yang dikukuhkan menyentuh langsung ke masyarakat. Seperti Dekranasda, banyak ‘PR’ yang harus dikerjakan ke depan, seperti membuat kerajinan-kerajinan yang akan disuguhkan untuk setiap tamu yang datang ke Mentawai. (ers)

print

BERITA TERKAIT

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.