PADANG – Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat H. Afrizal dikukuhkan memimpin Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Provinsi Sumatera Barat periode 2017-2022. Kepengurusan baru LPM Sumbar ini mentargetkan program penguatan kesatuan masyarakat untuk menggencarkan pembangunan.
Afrizal, usai dikukuhkan sebagai Ketua LPM, Senin (14/5) menyatakan, pembangunan akan semakin gencar bila kesatuan masyarakat dapat diperkuat. Unsur gotong royong merupakan sikap hidup masyarakat Indonesia yang perlu disentuh dalam rangka memacu pembangunan.
“Masyarakat Indonesia memiliki sikap hidup bergotongroyong. Jika kesatuan masyarakat ini bisa disatukan, gerak pembangunan akan semakin cepat,” ujarnya.
Dia mengajak semua elemen masyarakat untuk terus menghidupkan sikap gotong royong, mengokohkan rasa persatuan dan kesatuan dan mencegah upaya memecah belah bangsa. Masyarakat hendaknya memiliki pemikiran yang sama dalam mendorong gerak laju pembangunan.
“LPM akan berupaya menjadi perekat dan menyentuh rasa gotong royong dalam sikap hidup masyarakat untuk diarahkan menjadi roda pemacu gerak pembangunan,” ulasnya.
Sebagai lembaga pemersatu masyarakat, LPM terutama akan berfungsi mendorong pembangunan yang telah diprogramkan pemerintah untuk kepentingan masyarakat. LPM akan sejalan dengan pemerintah dalam memacu program yang telah digulirkan demi kepentingan masyarakat.
Dia menambahkan, program pembangunan sangat membutuhkan kepedulian dan keikutsertaan masyarakat. Hasil dari pembangunan terutama sarana prasarana infrastruktur membutuhkan pemeliharaan.
“Kalau masyarakat peduli, sarana prasarana tersebut akan tetap terawat dan bertahan lama,” lanjutnya.
Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno memberikan sambutan pada pengukuhan pengurus LPM 2017-2022 tersebut mengingatkan, kemitraan pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk kelanjutan pembangunan daerah.
“LPM sebagai salah satu lembaga wujud dari kemitraan tersebut hendaknya dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan hal ini,” katanya.
LPM hendaknya dapat membantu pemerintah dalam menerjemahkan keinginan masyarakat untuk direalisasikan. Dengan bantuan LPM, program pembangunan pemerintah akan lebih terarah dan tepat sasaran. (fdc)
