PAINAN – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Hendra Irwan Rahim meminta semua pihak terkait terus berupaya memacu kualitas lulusan di seluruh jenjang pendidikan terutama untuk Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMA dan SMK).
Hal itu disampaikan Hendra usai meninjau pelaksanaan Ujian Nasional (UN) SMA di Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Selasa (11/4). Menurutnya, siswa SMA dan SMK harus dipersiapkan secara matang baik untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi maupun untuk bersaing di dunia kerja.
“Setiap jenjang pendidikan hendaknya melahirkan lulusa yang berkualitas terutama SMA dan SMK. Para siswa SMA dan SMK harus dipersiapkan dengan matang sehingga mampu bersaing baik untuk masuk perguruan tinggi maupun bersaing di dunia kerja,” katanya.
Disamping kualitas lulusan, Hendra juga meminta agar peningkatan (upgrade) kemampuan tenaga pendidik hendaknya terus dilakukan. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) tenaga kependidikan juga sangat menentukan terhadap kualitas lulusan.
Dia juga meminta Dinas Pendidikan Provinsi untuk mensegerakan pengangkatan guru honorer baik guru honorer kategori 2 (K2) maupun guru honor lepas. Ribuan tenaga guru honorer SMA dan SMK sudah sangat patut diperhatikan nasibnya terutama yang telah lama mengabdi.
“Ini menjadi tanggungjawab pemerintah provinsi yang harus dijadikan perhatian. Guru honor di SMA dan SMK masih ribuan, paling tidak, setengahnya bisa disegerakan diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) terutama yang telah lama mengabdi,” ujarnya.
Dia meminta Disdik provinsi melakukan pendataan secepat mungkin agar bisa ditentukan kebutuhan anggaran yang diperlukan. Pendataan harus dilakukan secara detail sehingga diperoleh gambaran ketersediaan tenaga guru dan bisa dikalkulasikan dengan kebutuhan daerah.
Seperti diketahui, lahirnya Undang – Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah mengamanatkan pengalihan kewenangan 11 sub urusan kepada pemerintah provinsi dari kabupaten dan kota. Salah satunya adalah kewenangan pengelolaan lembaga pendidikan tingkat SMA dan SMK.
Hendra mengakui, pengalihan kewenangan tersebut pada tahap awal ini memang cukup memberatkan anggaran pemerintah provinsi terlebih untuk anggaran pendidikan SMA dan SMK. Tenaga pendidik dan kependidikan yang harus menjadi beban provinsi mencapai belasan ribu orang dari ratusan SMA dan SMK yang ada di 19 kabupaten dan kota. (feb)
