PADANG – Kelompok Inti (Core) dan kelompok barang yang diatur pemerintah (Administrated Prices/AP) menjadi sumber utama inflasi Sumatera Barat bulan Januari 2017. Kelompok inti menyumbang inflasi sebesar 1,43 persen (month to month/mtm) sementara kelompok AP juga terus mengalami peningkatan namun dengan laju yang lebih rendah yaitu 0,82 persen (mtm).
“Kelompok inti mengalami kenaikan cukup signifikan dari sebelumnya 0,34 persen pada Desember 2016, dipicu oleh penyesuaian harga di awal tahun untuk tarif pulsa ponsel, tarif rumah sakit dan harga nasi dengan lauk,” kata Kepala Perwakilan Bank Indonesia Wilayah Sumatera Barat Puji Atmoko yang disampaikan melalui siaran pers, Senin (6/2).
Pergerakan harga kelompok yang diatur pemerintah (AP), lanjutnya, terus mengalami peningkatan namun dengan laju yang lebih rendah. Pada Januari 2017, inflasi dari AP tercatat 0,82 persen, lebih rendah dari kondisi Desember 2016 yang sebesar 1,23 persen.
“Kenaikan harga pada kelompok ini (AP, red) disumbang oleh peningkatan biaya administrasi pengurusan STNK dan BPKB sejak 2 Januari 2017, pencabutan subsidi listrik untuk golongan 900 VA khusus rumah tangga mampu, kenaikan harga BBM untuk semua jenis bahan bakar kecuali premium dan solar sejak 5 Januari 2017, serta kenaikan tarif cukai hasil tembakau sejak 1 Januari 2017,” paparnya.
Kenaikan harga kelompok AP sedikit tertahan dengan turunnya harga tiket pesawat sebagai efek normalisasi setelah liburan akhir tahun 2016.
Kelompok Volatile Food Alami Deflasi
Puji menambahkan, sejalan dengan hal tersebut, tekanan inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh kelompok bahan pangan bergejolak (volatile food) yang mencatatkan deflasi 1,38 persen (mtm), tidak sedalam deflasi Desember 2016 sebesar 1,73 persen (mtm). Deflasi tersebut disumbang oleh turunnya harga komoditas strategis cabai dan bawang merah serta beras seiring stabilnya pasokan pasca musim panen cabai dan bawang merah yang dimulai sejak Desember 2016.
Ketersediaan pasokan beras disebabkan oleh kondisi cuaca yang kondusif bagi penjemuran gabah dan pelaksanaan Operasi Pasar (OP) beras Bulog selama Januari 2017 dengan total beras 65 ton yang tersebar di Pasar Raya dan Siteba. Laju deflasi bahan pangan bergejolak sedikit tertahan dengan kenaikan harga daging ayam ras yang mengalami inflasi 6,8 persen (mtm).
Menurutnya, tekanan inflasi ke depan diprakirakan masih berlanjut. Tekanan inflasi kelompok inti diprakirakan terus berlanjut seiring masih adanya risiko penyesuaian harga di awal tahun oleh sejumlah korporasi.
Sejalan dengan hal tersebut, risiko inflasi kelompok barang yang diatur pemerintah diprakirakan masih bersumber pada penyesuaian tarif tenaga listrik seiring dengan meningkatnya harga minyak dunia. Sedangkan pada kelompok bahan pangan, ketersediaan pasokan diprakirakan masih dapat terjaga khususnya untuk cabai dan bawang merah seiring masih berlanjutnya musim panen hingga empat bulan ke depan sejak Desember 2016 sesuai informasi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat.
Namun demikian dia mengingatkan, perlu diwaspadai risiko gangguan cuaca yang dapat berpengaruh pada ketersediaan pasokan bahan makanan, seiring prakiraan cuaca BMKG di bulan Februari 2017 yang masih menunjukkan curah hujan pada level menengah di wilayah Sumbar dan tinggi di wilayah Jawa.
Sebagai upaya penguatan pengendalian inflasi tahun 2017, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan High Level Meeting (HLM) TPID se-Provinsi Sumbar. HLM pada tanggal 24 Januari 2017, dihadiri oleh Gubernur Sumatera Barat dengan agenda utama evaluasi pencapaian inflasi Sumbar 2016. Sekaligus memberi arahan konkrit kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam rangka mengoptimalkan upaya-upaya pengendalian inflasi 2017.
“Sesuai hasil evaluasi yang dilakukan, cabai merah, beras, bawang merah, daging ayam ras, jengkol dan telur ayam ras merupakan komoditas strategis yang sering muncul sebagai penyumbang inflasi Sumbar tahun 2016,” terangnya.
Selanjutnya, dalam rangka mengantisipasi risiko dan mengoptimalkan upaya pengendalian inflasi 2017, Gubernur Sumbar telah memberikan arahan antara lain agar seluruh kepala daerah segera menindaklanjuti program penanaman cabai merah dalam polybag di setiap rumah warga. Cakupannya hendaknya juga diperluas pada lingkungan sekolah dan instansi lainnya.
Kemudian, Gubernur Sumbar juga telah meminta untuk memperbanyak jumlah Toko Tani Indonesia di setiap daerah. Dinas Pekerjaan Umum diminta agar ikut memantau kelancaran arus lalu lintas khususnya apabila terjadi bencana longsor. Kepala Daerah kabupaten dan kota juga diminta untuk mendirikan papan harga pada setiap pasar di setiap daerah.
“Terakhir, Gubernur meminta agar mengatur pola tanam yang akan dikoordinasikan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumbar melalui gabungan kelompok tani (gapoktan),” tutupnya. (feb)
Komentar