PADANG- Panitia Khusus (Pansus) I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang untuk Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota tahun 2015 menerima banyak masukan dan saran dari studi banding ke Kota Mataram Nusa Tenggara Barat dan Kota Depok Jawa Barat. Pansus I LKPj DPRD Kota Padang mendapat bahan perbandingan atau pengalaman yang disebut “experience is the best teacher” yang berkaitan dengan mekanisme, teknis dalam pembahasan LKPJ tersebut.
Ketua Pansus I LKPj DPRD Kota Padang Osman Ayub, Senin (18/4) menyatakan, ada beberapa hal dipetik dari kunjungan kerja yang dilakukan di dua daerah tersebut. Pertama di daerah Mataram, ada kesamaan fisiografis baik dari luas wilayah, geografis dan potensi yang relevan. Diantaranya adalah bidang pariwisata dan pertanian.
” Dua bidang itu merupakan penyumbang PAD terbesar di Mataram. Kawasan wisata dibagi per wilayah dan untuk memajukan pariwisata, sektor ini mendapatkan alokasi anggaran APBD terbesar,” katanya.
Kota Mataram saat ini fokus mengarap pariwisata dan anggarannya lebih diutamakan. Di sana tidak ada tindakan pemalakan atau hal lain yang merugikan karena peran tokoh adat sangat kuat.
Sementara, Kota Depok memiliki kesamaan dengan Kota Padang sebagai kota perdagangan dan jasa. Meski demikian, Kota Padang masih jauh tertinggal. Di Depok, sangat tertib aturan sehingga nota kesepahaman bisa dilanjutkan jika sudah mencapai kesamaan.
Terkait mekanisme pembahasan LKPJ daerah setempat, Wakil Ketua Pansus I Wismar Panjaitan mengatakan, Pansus dalam pembahasan LKPJ dapat lebih leluasa dan juga mengikutsertakan Tim Ahli dengan mengundang siapa saja Stakeholders yang memiliki kompetensi. Wismar berharap Kota Padang juga bisa mengikutsertakan tim ahli dalam pembahasan LKPj.
Dimintakan untuk dilakukan evaluasi serapan anggaran per triwulan oleh masing-masing komisi dan direkomendasikan apabila ada serapan anggaran SKPD rata-rata di atas 90 persen atau di bawah 90 persen, diberikan rewards dan punishment sebagai suatu satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam penilaian kinerja para Kepala SKPD. (baim).
