DHARMASRAYA – Dari sekitar 1.700.000 sertifikat yang seharusnya diberikan kepada masyarakat Sumatera Barat, sampai saat ini baru 700.000 yang bisa disertifikatkan. Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan menteri terkait untuk menyelesaikan semuanya pada tahun 2023.
“Kantor BPN di Sumatera Barat masih punya utang pada rakyat 1.000.000 sertifikat yang harus segera diselesaikan,” kata Jokowi saat memberikan sertifikat kepada masyarakat di Gelanggang Olahraga (GOR) Dharmasraya, Sumatra Barat, Rabu (7/2) sore.
Lebih lanjut dikatakan, Presiden menyampaikan bahwa seharusnya 126.000.000 sertifikat telah diberikan dan sudah diterima oleh masyarakat, tetapi baru 46.000.000 yang bisa dipegang sampai tahun 2015 lalu.
Masih ada 80.000.000 sertifikat di seluruh tanah air yang menjadi pekerjaan rumah bagi Kementerian BPN. “Saya sudah titip perintahkan kepada Pak Menteri tahun yang lalu 5.000.0000 sertifikat yang bisa tercapai sudah kita berikan pada masyarakat,” tambah Presiden seraya menyampaikan bahwa biasanya setahun hanya 500.000 tahun 2017 5.000.000, tahun 2018 7.000.000, dan tahun 2019 9.000.000 sertifikat.
Alasan mengapa sertifikat penting, menurut Presiden, karena setiap dirinya ke daerah, provinsi, kabupaten/kota, keluhan yang masuk selalu sengketa tanah, sengketa lahan dimana-mana.
“Di hampir semua provinsi, sengketa tanah antara rakyat dengan perusahaan, rakyat dengan BUMN, rakyat dengan rakyat, rakyat dengan negara, anak dengan bapak, anak dengan orang tua. Sengketa-sengketa seperti itu disebabkan karena belum pegang yang namanya tanda bukti hak untuk atas tanah, yaitu sertifikat seperti yang telah hari ini dipegang,” ujar Presiden.
Hal kedua, lanjut Presiden, setelah sertifikat diterima agar diberi plastik supaya tidak rusak karena hujan dan juga difotokopi agar jika hilang mudah mengurus kembali ke Kantor BPN. Ia juga menambahkan, jika ingin menjadikan sertifikat sebagai agunan agar dihitung secara cermat dan diperuntukkan sebagai modal untuk investasi atau usaha.
“Yang terakhir, bapak/ibu dan saudara-saudara sekalian, saya ingin titip negara kita ini negara besar, kita memiliki 17.000 pulau. Salah satunya adalah Sumatera, kita juga memiliki suku yang berbeda-beda, yang beragam, ada 714 suku,” tutur Presiden.
Keberagaman Indonesia itu menjadi contoh bagi negara lain seperti Afghanistan. Kepala negara juga mengingatkan, karena semua bersaudara jangan saling cemooh, terutama saat pemilihan kepala daerah, gubernur maupun presiden. Turut hadir mendampingi Presiden dalam acara tersebut Seskab Pramono Anung, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil. (rin/*)