PADANG – Orang tua diharapkan lebih memberi perhatian terhadap seribu hari pertama kelahiran anak-anaknya. Hal itu agar tidak ditemukan lagi kasus-kasus stunting atau anak pendek di Sumatera Barat.
“Hal itu penting agar generasi masa datang Sumbar memiliki daya saing yang baik di era globalisasi,” kata Wakil Gubernur Sumatera Barat, Nasrul Abit ketika membuka acara sosialisasi BKB dan 100 HPK tingkat Provinsi Sumbar di Axana hotel, Kamis (15/3/2018).
Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita yang dapat menyebabkan tubuh pendek untuk seusianya. Seiring perkembangan pengetahuan, anak-anak pendek lebih kalah bersaing dalam berbagai hal dibandingkan anak-anak yang memiliki tubuh tinggi.
Seperti dalam pemilihan artis dan aktor pameran tokoh dalam pembuatan sebuah film. Dalam tingkat kecerdasan pun, anak-anak pendek kalah bersaing dalam pengembangan kualitas diri.
Kondisi stunting tersebut berkaitan dengan asupan gizi dan dimensi kesehatan. Dari hasil pemantauan status gizi (PSG) di Sumbar tahun 2015, kasus stunting terdapat sebesar 18,5 persen dan tahun 2016 turun menjadi 17.6 persen.
Indonesia sendiri menduduki peringkat kelima dunia untuk jumlah anak dengan kondisi stunting.
Padahal, permasalahan stunting dapat dicegah, antara lain melalui pemenuhan kebutuhan gizi bagi ibu hamil, ASI eksklusif sampai umur 6 bulan dan setelah 6 bulan diberi makanan pendamping ASI (MPASI) dengan jumlah dan kualitas yang cukup.
Selain itu, orang tua perlu selalu memantau pertumbuhan balita di posyandu, memperhatikan sanitasi dan air bersih serta kebersihan lingkungan. Untuk pendampingan pola asuh, orang tua dan anggota keluarga yang memiliki baduta diharapkan aktif di kelompok BKB (Bina Keluarga Balita).
Untuk tahun 2018, Provinsi Sumatera Barat memiliki dua kabupaten yang masuk dalam proyek prioritas nasional dalam rangka penurunan angka stunting, yakni di Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Pasaman dengan 10 nagari. Masing-masing kabupaten menjadi sasaran pencepatan penurunan stunting di 20 nagari tersebut.
Hadir dalam kesempatan itu, Deputi BKKBN, Dr. M. Yani M. Kes. Ka Perwakilan BKKBN Sumbar, Prof. Dr. Rahmat Syani. MSc, pejabat urusan Keluarga Berencana di OPD, Bappeda, DPM, Nagari/Desa seluruh Sumatera Barat.
Dalam kesempatan itu, Wagub Nasrul Abit juga menyampaikan terkait kondisi LGBT di Sumbar. Menurutnya, tim survei sudah melakukan pemantauan di beberapa daerah seperti Padang, Solok, Bukittinggi, Padang Pariaman, dan Pesisir Selatan. Daerah-daerah itu menduduki jumlah tertinggi dan semua data menunjukkan peningkatan. Hasil kajian tim, jika sudah menjadi waria, mereka akan susah untuk kembali menjadi normal. Sementara gay dan lesbian masih dapat dibina untuk dapat kembali. Kebijakan Pemprov Sumbar saat ini adalah, bagi yang melakukan aktifitas pelacuran, ditangkap karena dikawatirkan akan menyebarkan virus Aids /HIV. (rin)
Komentar