PADANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang mengapresiasi pembangunan jalur khusus pejalan kaki atau pedestrian di Pantai Padang. Pantai Padang pun semakin banyak dikunjungi wisatawan lokal maupun wisatawan nusantara.
Anggota Komisi IV DPRD Padang, Helmi Moesim mengatakan, tahun 2016 lalu, Pemko Padang telah mengucurkan dana sebesar Rp3,2 miliar untuk pembangunan jalur pedestrian sepanjang 1 kilometer plus area parkir. Tahun 2017 ini, DPRD juga telah menyetujui penambahan pembangunan jalur pedestrian sepanjang 1 kilometer lagi.
Panjang kawasan Pantai Padang adalah sekitar 4,8 km. Dengan demikian, jika pembangunan jalur pedestrian tahun ini selesai, maka tinggal 2,8 belum dijadikan jalur pedestrian. Helmi menyatakan bahwa dewan tahun depan akan berusaha kembali menganggarkan melalui APBD agar kawasan Pantai Padang seluruhnya sudah menjadi kawasan pedestrian dengan areal parkir yang teratur.
“Sebagai wakil rakyat, saya sangat men-support, karena azas manfaatnya sangat terasa dan merupakan salah satu strategi menarik pengunjung datang berwisata ke Kota Padang,” sebutnya kepada padangmedia.com, Selasa (25/4).
Jalur pedestrian yang telah dibuat berupa trotoar ditambah Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang bisa dijadikan untuk tempat bermain anak – anak. Pengunjung juga bisa berjalan kaki pada area jogging track atau menggunakan sepeda sambil menikmati keseluruhan objek wisata sekitar Pantai Padang tanpa harus menggunakan kendaraan.
Tujuan pembangunan jalur pedestrian selain mempercantik pantai dengan taman kecil sekitarnya, juga untuk memberikan kenyamanan bagi pengunjung yang datang. Selain itu, menurut Helmi, keberadaan jalur pedestrian juga menghindari kembalinya tenda ceper yang dulu marak di sepanjang Pantai Padang. Tenda ceper yang mengarah ke maksiat tersebut tentu tak bisa lagi berdiri karena ramainya pengunjung yang menikmati suasana pantai bersama keluarga.
Helmi menilai, pembangunan jalur pedestrian merupakan strategi bagus untuk memberantas tenda ceper tersebut. Apalagi, saat jalur pedestrian belum ada, sangat sulit memberantas tenda-tenda ceper. Razia-razia yang dilakukan juga tidak efektif karena setelah razia, dua atau tiga hari kemudian para pedagang kembali beroperasi membuka tenda – tenda ceper berbau maksiat.
“Nah, dengan adanya areal pedestrian yang merupakan ruang terbuka yang ada di kawasan tersebut, bagaimana lagi mereka akan berbuat mesum ketika di lokasi itu sudah banyak pengunjung yang membawa keluarga mereka, anak – anak yang bermain sepatu roda dan lainnya. Ini merupakan strategi bagus. Di samping memperindah kota dan pantai juga bisa menghilangkan perbuatan negatif tersebut. Namun tetap harus ada ketegasan pemerintah daerah,” tutur politisi Partai Golkar tersebut.
Helmi juga menekankan pemerintah kota harus siap menerima gelombang kunjungan wisata dengan mempersiapkan masyarakat sekitarnya bisa menjaga kenyamanan wisatawan. Pedagang harus menjaga keramahtamahan, kebersihan dan bagaimana harga yang diterapkan sewajarnya dan tidak terlalu mahal. Jangan sampai wisatawan hanya berkunjung sekali dan tidak mau berkunjung ke Pantai Padang untuk kedua kalinya.
Untuk itu, ia berharap pada dinas terkait, seperti Dinas Periwisata, Dishub, Dinas Kebersihan dan Muspika agar dapat seayun selangkah memberi dukungan terhadap destinasi wisata Kota Padang. Sementara DPRD sendiri akan menjalankan fungsi kontrol, setiap saat akan mengevaluasi kawasan wisata Padang dan bagaimana agar pendapatan daerah bisa ditingkatkan dari sektor wisata. (baim)
