PADANG – Bupati Agam, Indra Catri Datuak Malako Nan Putiah kembali meraih penghargaan sebagai Pembina Dana Desa Terbaik tingkat provinsi Sumatera Barat tahun 2019. Penghargaan ini merupakan yang ketiga kalinya berturut – turut diterima oleh Indra Catri.
Penghargaan diserahkan oleh Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno di Padang, Rabu (26/2/2020). Piagam penghargaan ini diserahkan saat rapat koordinasi pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/ kota se-Sumatera Barat.
Indra Catri meraih peringkat terbaik dalam penilaian kompetisi dan transparansi dana desa tingkat provinsi pada tanggal 23 Desember 2019 lalu. Bupati Agam ini berhasil mengungguli Pasaman Barat dan Bupati Solok dengan meraih nilai 92,71.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari (DPMN) Kabupaten Agam, Teddy Martha mengungkapkan, penghargaan tersebut merupakan yang ketiga kalinya diraih secara berturut – turut.
Teddy mengungkapkan, dalam pengelolaan dana desa, Pemerintah Kabupaten Agam melakukan pembinaan kepada seluruh pemerintahan nagari secara berkelanjutan. Menurutnya, bupati sangat mendorong agar pemerintah nagari tertib administrasi dalam berinovasi untuk kesejahteraan masyarakat. Pemerintah nagari terus didorong untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.
“Pelatihan, sosialisasi dan sebagainya dalam rangka peningkatan kapasitas walinagari terus dilakukan secara berkelanjutan agar walinagari paham aturan pengelolaan dana desa sehingga tidak terjerat kasus hukum,” kata Teddy.
Dia menegaskan, upaya yang dilakukan adalah agar pemerintah nagari mampu mendapatkan legitimasi yang kuat, didukung dan mendapatkan kepercayaan penuh dari masyarakatnya.
“Upaya pembinaan dalam rangka pengelolaan dana desa yang baik dan transparan akan terus dilakukan,” tukuknya.
Walinagari Lubuk Basung, Darma Ira Putra mengakui, Bupati Agam Indra Catri selalu memberikan pembinaan dan mengingatkan walinagari dalam pengelolaan dana desa. Walinagari selalu diminta untuk berhati – hati sehingga meskipun mengelola dana desa tidak mudah, tetapi tidak ada yang terjerat hukum.
“Bupati selalu mengingatkan untuk berhati – hati namun jangan takut untuk mengelola dana desa. Kalau ada yang dirasakan meragukan, bupati selalu mengingatkan untuk berkoordinasi,” ucapnya. (*/fdc)
