PADANG- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat harus melakukan penanggulangan bencana secara optimal. Optimalisasi ini harus dilakukan secara terintegrasi dan terkodinir antara seluruh pihak.
Hal itu ditegaskan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Hendra Irwan Rahim, Selasa (16/2). Ketegasan itu disampaikan terkait musibah bencana alam yang terjadi beberapa hari lalu di banyak wilayah di daerah ini.
” (Penanggulangannya) Harus optimal, harus terintegrasi dan terkordinir antar instansi terkait,” tegasnya.
Ia menegaskan, banyak pihak yang terkait dengan masalah kebencanaan alam, bukan masalah teknis salah satu dinas saja. Banjir diakibatkan oleh menurunnya daya serap tanah yang semakin tidak sebanding dengan kapasitas curah hujan, yang artinya ada kerusakan hutan di hulu sungai sehingga air meluap.
” Dinas instansi terkait harus melakukan pengawasan dan mengambil tindakan tegas terhadap tindakan pembabatan hutan yang menyebabkan kerusakan hutan di hulu sungai,” ujarnya.
Disamping kerusakan hutan di hulu sungai, faktor lain yang menyebabkan banjir adalah kerusakan dasar sungai akibat penambangan liar. Ini juga harus menjadi perhatian bagi instansi yang menangani permasalahan pertambangan dan izin-izin penambangan.
” Penambangan illegal ini juga harus diberantas karena menimbulkan kerusakan pada alur sungai sehingga debit air tidak tertampung lagi di sungai dan meluap ke permukiman penduduk dan lahan pertanian,” lanjutnya.
Demikian juga dengan bencana longsor, kata Hendra. Longsor juga disebabkan karena kerusakan hutan dan lingkungan akibat pembalakan dan penambangan liar. Hal ini juga harus menjadi perhatian lebih serius lagi dari pemerintah, masyarakat dan penegak hukum.
Terkait penanganan darurat kebencanaan, Hendra meminta pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/ kota harus melakukan penanganan atau tangga darurat terutama untuk menyelamatkan korban bencana. Instansi yang menangani persoalan makanan, selimut dan obat-obatan serta tenaga medis harus senantiasa bergerak cepat ketika terjadi bencana.
Diakui, dana taktis tanggap darurat masih minim namun melalui dana-dana kegiatan di instansi-instansi terkait hendaknya bisa secara bersama-sama mengatasi permasalahan tersebut.
Seperti diberitakan, beberapa wilayah di Sumatera Barat dilanda banjir dan longsor pada awal Pebruari 2016 lalu. Banjir terjadi di beberapa kabupaten dan merendam ribuan rumah penduduk, merusak lahan pertanian dan sarana infrastruktur. Disamping itu juga terjadi longsor yang menimbulkan korban jiwa dan memutus arus lalulintas. Hendra mengingatkan agar persoalan ini tidak terus berulang setiap tahun. (feb)
