PADANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat beberapa waktu lalu membentuk sebuah Panitia Khusus (Pansus), setelah adanya kasus Surat Pertanggungjawaban (SPJ) fiktif di salah satu OPD Pemprov Sumatera Barat. Pansus tersebut bertujuan untuk meningkatkan pengawasan terhadap penatakelolaan keuangan dan kekayaan daerah.
Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Hendra Irwan Rahim menerima mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Andalas bersama ketua Pansus TKKD DPRD Sumatera Barat H. M. Nurnas menegaskan hal itu. Menurutnya, pembentukan pansus tersebut sesuai dengan kewenangan DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan.
“Pansus tersebut dibentuk untuk meningkatkan pengawasan DPRD kepada pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dan kekayaan daerah untuk pembangunan,”tegasnya.
Hal itu disampaikan untuk menjawab pertanyaan mahasiswa terkait kasus Surat Pertanggungjawaban (SPJ) fiktif yang terjadi di salah satu Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) beberapa waktu lalu. Hendra menegaskan, kasus itu sudah berada di ranah hukum.
“Setelah berada di penegak hukum, institusi lain termasuk DPRD tidak memiliki kewenangan lagi mencampuri,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Pansus TKKD DPRD Provinsi Sumatera Barat H. M. Nurnas menambahkan, Pansus yang dipimpinnya dibentuk adalah dalam rangka meningkatkan pengawasan DPRD, agar tidak terjadi lagi kasus seperti SPJ fiktif tersebut dalam mengelola keuangan daerah.
“SPJ fiktif adalah persoalan hukum yang menimbulkan kerugian daerah. Untuk mengantisipasi kejadian serupa terulang, itulah alasan mengapa DPRD membentuk Pansus,” terangnya.
Muara dari hasil kerja Pansus tersebut, lanjutnya, adalah penatakelolaan keuangan dan kekayaan daerah yang bersih dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, bersih dan efektif, maka percepatan pelaksanaan program pembangunan daerah akan tercapai lebih maksimal. (feb)
Komentar