SAWAHLUNTO – Hasil survei yang dilakukan Pusat Studi Politik Lokal dan Otonomi Daerah (Polokda) Unand bekerjasama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sawahlunto tentang sikap masyarakat terhadap politik uang sungguh mengejutkan. Sebagian besar masyarakat tidak segan- segan menerima uang dari calon namun untuk pilihan urusan nanti.
Sikap ini lebih dominan dari hasil survei terhadap 400 orang responden yang dijadikan objek dalam survei tersebut.
” Dari 400 orang yang disurvei di empat kecamatan, hanya 174 orang yang menyatakan menolak politik uang atau 41,2 persen dan 8,1 persen menyatakan menerima uang dan memilih orang atau calon yang memberi,” ungkap DR Aidinil Zetra, SIP,MA dari tim survei Polokda Unand pada pada dialog politik di Hall Ombilin kota Sawahlunto, Rabu (3/2).
Kemudian ada juga yang menyatakan menerima dan bersedia membantu ikut membagikan uang kepada pemilih lain. Persentase yang menyatakan sikap seperti ini menurut Aidil sangat kecil.
Dosen Pasca sarjana FISIP Unand ini menambahkan faktor penentu sikap masyarakat terhadap politik uang di kota Sawahlunto diantaranya lokasi tempat tinggal, jenis pekerjaan, umur, tingkat pendapatan, dengan tingkat kepercayaan serta kondisi ekonomi keluarga.
“ Di kota ini partisipasi warga dalam berpolitik yang tertinggi adalah ikut mencoblos dalam pemilu dan pilkada. Sedangkan menyatakan diri untuk mendukung partai atau calon tertentu dalam pemilu dan pilkada sangat rendah terlebih, menjadi pimpinan publik atau partai politik,” sebutnya.
Melihat hasil survei tersebut, Aidil mengingatkan kepada partai politik untuk bekerja keras dalam sosialisasi dan berintegrasi dengan masyarakat dalam memberikan pendidikan politik. Pendidikan politik yang baik dan berintegritas akan melahirkan budaya partisipatif.
Yakni, warga negara yang bertanggunjawab secara personal, dengan ciri- ciri kemauan membayar pajak, mematuhi hukum, bergotong royong dan memiliki solidaritas sosial. Akan melahirkan warga negara yang berpartisipasi, dengan ciri-ciri mau untuk aktif berkomunitas, mempelajari sistim kepemerintahan dan politik serta mau mengorganisir komunitas dan mengetahui strategi untuk mencapai tujuan.
Dan melahirkan warga negara yang berorientasi keadilan, dengan ciri-ciri mampu secara kritis menilai sistem sosial, ekonomi, budaya dan politik.
” Juga berorientasi kepada pencapaian keadilan, mau menjawab problem ketidakadilan serta mengetahui banagaimana menggalang gerakan sosial warga negara serta mempengaruhi secara setematik,” pungkasnya. (tumpak)
