PAINAN – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) segera akan menggelar rapat pleno, seiring telah dibacakannya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas gugatan perselisihan hasil pemilihan bupati – wakil bupati pada Pilkada 2020.
Rapat pleno tersebut beragendakan penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih hasil Pilkada tanggal 9 Desember 2020 lalu.
Ketua KPU Pessel Epaldi Bahar mengatakan, rapat pleno penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih akan dilaksanakan apabila telah menerima Salinan Putusan/ Ketetapan dari MK.
“Kami akan melaksanakan rapat pleno penetapan Paslon terpilih setelah menerima salinan putusan atau ketetapan dari MK,” kata Epaldi kepada Padangmedia, Selasa (16/2).
Epaldi menyampaikan, posisi KPU Pessel dalam berperkara di MK adalah sebagai Termohon. KPU tidak dalam posisi membela salah satu pasangan tertentu.
“Akan tetapi, untuk membuktikan bahwa tahapan Pilkada Pessel 2020 sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” tegasnya.
Dia mengajak agar seluruh lapisan masyarakat menghormati Putusan/Ketetapan MK.
Dalam sidang pengucapan putusan dismissal, Selasa sore ini, MK memutuskan permohonan Hendrajoni-Hamdanus terkait perselisihan hasil pemilihan (PHP) Pilkada Pesisir Selatan tahun 2020 tidak dapat diterima.
”Menyatakan permohonan Pemohon atas nama Hendrajoni-Hamdanus tidak dapat diterima,” ujar Ketua MK Anwar Usman.
Dalam sidang PHP gugatan Pilkada Pesisir Selatan nomor perkara 64/PHP.BUP-XIX/2021 yang disiarkan secara dalam jaringan (daring) di akun resmi Youtube MK itu, Anwar Usman membacakan putusan secara bergantian dengan hakim anggota Enny Nurbaningsih. (Zal)
Komentar