BUKITTINGGI- Bank Indonesia Sumatera Barat bertekad untuk terus menggenjot penggunaan Quick Response Indonesian Standard (QRIS) sebagai sistem pembayaran untuk kemudahan dan keamanan masyarakat dalam bertransaksi. Hingga akhir tahun 2022, pengguna QR Code di daerah ini baru mencapai 400 ribu pengguna dan diperkirakan sampai saat ini capaian target pengguna baru sekitar 27 sampai 30 persen.
Hal itu ditegaskan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia wilayah Sumatera Barat Endang Kurnia Saputra usai pembukaan Festival Ekonomi Syariah Minangkabau (Fesmina) dan Festival Ekonomi dan Keuangan Digital (FEKDI) di Bukittinggi, Kamis (13/7/2023). Menurutnya, untuk upaya menggenjot penggunaan QRIS tersebut, pihaknya akan bekerja sama dengan lembaga perbankan yang ada.
“Sampai akhir tahun baru tercapai 400 ribu user (pengguna), hingga saat ini diperkirakan capaian baru sekitar 27 sampai 30 persen dari target. Kita akan berupaya untuk terus menggenjot peningkataan penggunaan QR Code dengan cara bekerja sama dengan lembaga perbankan,” kata Endang.
Dia mengajak masyarakat untuk terbiasa menggunakan QR saat melakukan pembayaran. Produsen atau pedagang juga diajak untuk menyediakan layanan tersebut untuk diakses pembeli atau konsumen ketika bertransaksi.
Terkait kekhawatiran akan turunnya minat pedagang menggunakan QRIS karena adanya biaya administrasi, Endang mengaku hal itu dirasa tidak akan terjadi. Menurutnya, Merchant Discount Rate (MDR) yang dikenakan adalah sebesar 0,3 persen karena lembaga perbankan menggunakan jasa dalam penyediaan layanan.
“Hanya 0,3 persen dan itu belum semua bank yang sudah menerapkan, misalnya bank BUMN atau Himpunan Bank Negara (Himbara) masih menggratiskan, ada juga bank swasta yang masih menggratiskan untuk menarik pelanggan. Jadi tidak memberatkan namun tentu biaya administrasi harus ada karena perbankan menggunakan jasa penyediaan instrumen layanan,” paparnya.
Endang menambahkan, kendala yang dihadapi saat ini masih rendahnya minat masyarakat menggunakan QRIS hanya karena masalah kebiasaan. “Hanya karena belum terbiasa saja, nanti kalau sudah terbiasa akan meningkat dengan sendirinya,” ujarnya.
Bahkan, Endang mengungkapkan optimistis pengguna QRIS di Sumatera Barat akan terus meningkat pesat seiring penggunaan layanan digital perbankan yang juga semakin tinggi. Hal itu didukung dengan perkembangan perangkat teknologi komunikasi yang juga semakin maju.
“Saat ini Sumatera Barat masih berada pada posisi ketujuh di Sumatera dalam hal penggunaan QRIS, ini akan kami genjot terus sampai menjadi yang terdepan atau nomor satu tertinggi intensitas pemakaian QR kode dalam bertransaksi ke depan,” tegasnya.
Festival Ekonomi dan Keuangan Syariah Minangkabau (FESMINA) dan Festival Ekonomi dan Keuangan Digital (FEKDI) tersebut akan berlangsung hingga tanggal 16 Juli 2023 mendatang, dibuka oleh Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi. Usai membuka kegiatan itu, Mahyeldi mengharapkan ekonomi dan keuangan syariah dan digitalisasi ekonomi menjadi jati diri Sumatera Barat.
“Dua kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat kepada sistem ekonomi syariah dan sistem keuangan digital, kami berharap ini menjadi jati diri Sumatera Barat,” ungkap Mahyeldi.
Menurut Mahyeldi, digitalisasi akan mendorong percepatan ekonomi karena kemudahan dan kecepatan bertransaksi menjadi keunggulan dalam sistem pembayaran digital. Selain itu, transaksi digital juga meningkatkan keamanan masyarakat dari tindak kriminal yang membahayakan keselamatan karena tidak lagi membawa-bawa uang tunai saat berbelanja.
FESMINA dan FEKDI Sumatera Barat tahun 2023 digelar di Kota Bukittinggi dengan menggandeng ratusan pedagang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Kegiatan akan diisi juga dengan berbagai event perlombaan, edukasi dan sosialisasi terkait ekonomi syariah dan ekonoi digital sehingga luarannya diharapkan semakin mendekatkan masyarakat kepada sistem ekonomi syariah dan ekonomi keuangan digital.
Dalam kesempatan pembukaan dua fesitival tersebut, sekaligus diserahkan sertifikat halal kepada 300 pelaku UMKM di Sumatera Barat. Selain itu juga ada penandatanganan kerja sama Bank Indonesia dengan beberapa lembaga pendidikan pesantren untuk pengembangan ekonomi syariah dan keuangan digital. Juga ada pelantikan Dewan Penguru Wilayah (DPW) Himpunan Ekonomi dan Bisnis Pesantren (Hebitren) Provinsi Sumatera Barat dan lainnya. F
