PADANG–Musibah banjir dan longsor yang terjadi pada 11 November 2015 lalu, di tiga Kelurahan di Lubuk Kilangan, yakni Baringin, Tarantang dan Koto Lalang, dampaknya masih dirasakan warga setempat hingga saat ini. Warga mengaku tidak dapat melanjutkan aktifitas bertani semenjak bendungan dan aliran sungai rusak akibat banjir dan longsor menerjang. Padahal,pertanian menjadi mata pencaharian pokok warga disana.
Menyikapi laporan masyarakat terkait kondisi itu, ketua DPRD kota Padang, Erisman, langsung melakukan tinjauan ke lokasi banjir, Kamis (10/12) siang. Meski diguyur hujan, kunjungan tetap dilakukan ke titik bendungan yang terletak jauh dari pemukiman. Terlihat puluhan hektar sawah warga yang mengalami kekeringan.
“Pemko melalui dinas PU harus cepat tanggap. Walaupun anggaran untuk ini belum masuk dalam APBD 2016 yang baru saja kita sah kan, minimal PU mampu mencarikan solusi untuk membuat aliran sementara.Yang terpenting bagaimana sawah-sawah ini bisa teraliri segera dan petani dapat kembali melanjutkan aktifitas bertani. PU diminta memprioritaskan masalah ini. Selain itu juga perlu melakukan kajian khusus untuk pembenahan jangka panjang,” ulasnya.
Camat Lubuk Kilangan, Syafwan mengaku, masih banyak titik banjir dan longsor di wilayah yang dipimpinnya. Musibah tidak hanya mengancam keselamatan warga, tetapi juga merusak perekonomian. Di tiga Kelurahan ,selain di sini (Baringin-red), terjadi juga di Koto Lalang dan Tarantang karena satu aliran sungai. Akibatnya total luas sawah yang sulit dimanfaatkan petani sekitar 75 hektar.
“Kita juga meminta warga untuk melakukan gotong royong membersihkan aliran irigasi dari puing-puing banjir. Lalu meminta pada PU dan perusahaan yang memiliki alat berat untuk dapat membantu warga, terutama petani setempat. ” harap keluh Camat pada pimpinan wakil rakyat, Erisman di lokasi pasca bencana yang juga didampingi pihak dari Dinas PU kota Padang.
Sementara , Dinas PU Padang, melalui Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA), Herman mengakui, pembenahan pasca banjir daerah tersebut belum terakomodir dalam APBD 2016. Namun, setelah masyarakat melakukan goro bersama, pihaknya akan melihat pagu anggaran yang dapat dimanfaatkan untuk mengairi sawah sebagai upaya tanggap sementara.
Setelah tahapan itu, tambahnya, dinas PU akan melakukan kajian teknis untuk pembangunan jangka panjang. “Minimal kita akan membantu pengairan dengan pipa-pipa saluran. Tergantung apakah dapat dilakukan pembebasan lahan oleh tokoh masyarakat setempat,” ungkap Herman. (baim).
Komentar