DPRD Sumbar Sorot Rendahnya Serapan Anggaran Pendidikan

PADANG – Rendahnya serapan anggaran oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sumatera Barat dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2015 menjadi sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). SKPD ini hanya mampu merealisasikan penggunaan anggaran sekitar 71,52 persen dana yang dialokasikan.

Juru Bicara Fraksi Hanura DPRD Provinsi Sumatera Barat Zusmawati dalam rapat paripurna DPRD, Rabu (25/5) menyoroti kinerja Disdikbud dan mempertanyakan kemampuan SKPD tersebut dalam menyusun dan melaksanakan program yang telah disusun dan dianggarkan. Kinerja ini menurutnya sangat berpengaruh kepada besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) APBD.

“Kami perlu mempertanyakan bagaimana SKPD ini menyusun dan melaksanakan programnya sehingga serapan anggarannya sangat rendah,” katanya.

Dari alokasi anggaran urusan wajib bidang pendidikan yang dialokasikan untuk Dinas Pendidikan sebesar Dari Rp74,338 miliar hanya mampu direalisasikan sebesar Rp53,165 miliar atau 71,52 persen. Zusmawati berpendapat, rendahnya realisasi ini adalah karena ketidakmampuan dinas pendidikan sehingga Gubernur perlu mengevaluasi kinerjanya.

Sorotan senada juga dilontarkan oleh Juru Bicara Fraksi Gabungan PDIP, PKB dan PBB, Riva Melda. Menurutnya, Dinas terkait tidak mampu melaksanakan program sehingga dana tersisa begitu besar ditengah upaya pemerintah yeng tengah menggenjot sektor pendidikan.

“Ini perlu dievaluasi oleh kepala daerah,” kata Riva Melda.

Rapat paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat untuk mendengarkan pandangan umum fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2015 dipimpin Wakil Ketua DPRD Darmawi dihadiri oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit. Sebelumnya, telah disampaikan nota pengantar Ranperda tersebut oleh Nasrul Abit, kemarin (Selasa, 24/5).

Menutup paripurna, Darmawi mengingatkan kepada kepala daerah agar menyiapkan jawaban dan penjelasan terhadap pertanyaan fraksi-fraksi sehingga hal-hal yang menjadi permasalahan bisa dipecahkan secaara bersama antara pemerintah daerah dan DPRD. berbagai kelemahan bisa dicarikan solusi  ke depan dalam rangka pelaksanaan program pembangunan daerah selanjutnya. (feb)