PADANG- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat mengapresiasi langkah Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumatera Barat melakukan razia dan tes urine di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Muaro, Padang Rabu (16/3). Namun, disayangkan tes urine hanya dilakukan kepada warga binaan karena sebaiknya pegawai Kemenkum HAM yang bertugas di Lapas juga di-tes urine.
Anggota Komisi V DPRD Provinsi Sumatera Barat Amora Lubis berpendapat, untuk membersihkan Lapas dari Narkoba, sebaiknya seluruh narapidana dan petugas dilakukan tes urine. Untuk memberantas peredaran Narkoba, bukan saja di Lapas, seluruh instansi pemerintah hendaknya dilakukan tes urine.
“Langkah ini sangat diapresiasi namun alangkah lebih baik lagi kalau petugasnya juga dites urine,” kata Amora, Kamis (17/3).
Amora menyatakan, DPRD Sumatera Barat sangat mendukung langkah dan upaya BNN dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Sumatera Barat.
Seperti diberitakan sebelumnya, tim gabungan BNN Provinsi Sumatera Barat melakukan razia dan tes urine ke Lapas Kelas IIA Muaro, Padang. Razia dan tes urine yang dilakukan mendadak tersebut berakhir dengan kericuhan menyebabkan dua petugas BNN terluka.
Dalam operasi tersebut, BNN berhasil melakukan tes urine terhadap sekitar 120 orang warga binaan. Dari jumlah itu, BNN menemukan 30 orang terbukti positif menggunakan narkoba. Petugas juga menemukan narkoba jenis sabu, timbangan digital dan alat isap sabu yang kemudian disita. Ikut pula disita telepon genggam milik warga binaan yang diduga digunakan untuk bertransaksi narkoba. (feb)
