PADANG- Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat menggelar rapat dengar pendapat (hearing) dengan jajaran Kantor Wilayah Kementerian Agama soal Asrama Haji, Rabu (17/2). DPRD perlu mendapat kejelasan terkait pembanguna embarkasi dan asrama haji itu agar informasi yang berkembang tidak menjadi bias.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Arkadius Datuak Intan Bano selaku kordinator Komisi V meminta Kementerian Agama memberikan informasi yang detail terkait perjalanan proyek pembangunan Embarkasi dan asrama Haji baru yang terletak di Kabupaten Padangpariaman itu.
” Informasi detail ini tentu saja dibutuhkan agar DPRD dan masyarakat dapat mengetahui berbagai kendala yang dihadapi dalam proyek pembangunan embarkasi haji tersebut sehingga informasi tidak menjadi bias,” kata Arkadius.
Arkadius mengurai, hearing dengan Kanwil Kemenag itu merupakan tindaklanjut dari kunjungan langsung Komisi V DPRD Provinsi Sumatera Barat ke lokasi pembangunan Embarkasi haji sehari sebelumnya. Ia menyatakan, dengan diketahuinya kendala yang dihadapi tentu menjadi pemikiran bersama agar proyek itu bisa dilanjutkan. Meskipun dana pembangunan ini merupakan dana pusat dan Kanwil Kementerian Agama adalah instansi vertikal, namun menurutnya, DPRD dirasakan memiliki kepentingan yang sangat besar terhadap terealisasinya pembangunan embarkasi dan asrama haji yang baru tersebut.
Anggota komisi V DPRD Sumatera Barat Hidayat memandang dari sisi politis diplomatis. Ia mengingatkan agar DPRD tidak terlalu jauh dalam hal teknis namun lebih kepada semangat kebanggaan daerah untuk bisa merealisasikan proyek tersebut. Ia berpendapat demikian karena proyek embarkasi dan asrama haji Padangpariaman didanai dengan dana Surat Berharga Syari’ah Negara (SBSN), bukan dana APBN.
“Karena dana tersebut merupakan surat hutang negara, langkah yang harus diambil adalah langkah diplomasi dan politis agar proyek ini bisa dilanjutkan. Dalam hal ini, dukungan yang bisa diberikan oleh DPRD adalah langkah politis ke komisi terkait di DPR RI, juga kepada kementerian dan lembaga terkait di pusat,” sarannya.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Salman Kennedy yang didampingi beberapa orang staf dan dari pihak konsultan perencana pembangunan embarkasi dalam kesempatan hearing dengan Komisi V itu menjelaskan, secara umum pelaksanaan tahapan awal pembangunan embarkasi haji di Padangpariaman sudah berjalan dengan baik. Dengan dana sekitar Rp52 miliar yang bisa dimanfaatkan pada tahun 2015, baru menyelesaikan konstruksi dasar pada beberapa bagian seperti untuk tapak dan tiang bangunan masjid, gedung serbaguna, pagar keliling dan lainnya. Ke depan, Salman sangat berharap dukungan penuh dari DPRD agar proyek embarkasi dan asrama haji itu bisa terealisasi. (feb)
