MENTAWAI – Kunjungan kerja anggota DPRD Sumbar daerah pemilihan (dapil) 8 di Kabupaten Kepulauan Mentawai, salah satunya menampung inspirasi dan sharing percepatan pembangunan Trans Mentawai.
“Kita sepakat mempercepat pembangunan Trans Mentawai. Bagaimanapun juga, Mentawai masih terpelosok. Dengan pembangunan Trans Mentawai dapat menghubungkan seluruh pulau-pulau yang ada di Mentawai,” kata Saidal Masfudin, ketua rombongan DPRD Sumbar Dapil 8 di aula Sekretariat Daerah Mentawai, Jumat (08/12/2017).
Selain itu, Trans Mentawai juga dibutuhkan untuk peningkatan infastruktur pembangunan, baik itu pelabuhan udara maupun pelabuhan laut untuk mempercepat akses untuk kemajuan pertumbuhan ekonomi masyarakat Bumi Sikerei, ucapnya. Selanjutnya, bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan di Mentawai sekaligus memperhatikan kesejahteraan tenaga pendidik honor. Bahkan, ada laporan beberapa sekolah di Mentawai di mana tenaga pendidiknya cuma satu orang PNS, selebihnya pegawai honor.
“Hal-hal demikian terus kita perjuangkan, karena pendidikan merupakan tugas utama. Bagaimana membangun suatu daerah kalau sumber daya manusianya rendah? Jadi, untuk ke depan sesuai dengan EPJP ingin menjadikan daerah terkemuka yang berbasis SDM,” ujarnya.
Ia mengatakan, tahun 2025 betul-betul difokuskan pada pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas untuk menghadapi UNBK. Pada perubahan telah dianggarkan dana sebesar Rp14 miliar dan untuk Mentawai diberikan anggaran Rp2 miliar.
Anggaran untuk pengadaan program UNBK pada tahun 2018 diusulkan sebesar Rp32 miliar. Nantinya akan dibagi dengan 19 kota/kabupaten. Diharapkan Dinas Pendidikan melakukan lelang lebih awal, ujarnya.
Terkait dengan elektrifikasi di Mentawai, Saidil Masfudin merasa kecewa terhadap rendahnya SDM, karena tidak mampu memanfaatkan dana DAK sebesar Rp15 miliar. Itu berdampak merugikan masyarakat Mentawai itu sendiri. Menurutnya, kondisi elektrik di Mentawai terserap hanya 48 persen. Sementara, masih ada tersisa 52 persen lagi yang belum dinikmati masyarakat Mentawai.
“Kita sangat kecewa dengan Dinas Pendidikan yang tidak bisa memanfaatkan dana dari DAK,” kata Saidal. (ers)
