SAWAHLUNTO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sawahlunto kembali menyorot lambatnya pekerjaan infrastruktur atau proyek fisik pada tahun anggaran 2019 di Dinas Pekerjaan Perumahan Rakyat (PUPR)
Kota Sawahlunto.
Hal ini disampaikan Juru bicara Fraksi PKP-PKS Kota Sawahlunto Masrisal pada Rapat Paripurna DPRD Sawahlunto yang dipimpin Ketua Adi Ikhtibar dan Wakil Weldison serta Hasjhonni yang dihadiri Wakil Walikota Sawahlunto, Zohirin Sayuti, Rabu (12/6/2019).
Lambatnya proses ini, sebutnya, sangat berdampak pada semangat ekonomi kerakyatan yang menjadi andalan program pemerintah saat ini.
Menurutnya, pemerintah kota seharusnya dapat mencermati, ada sekitar seribu KK masyarakat kota ini yang menggantungkan penghasilan menjadi pekerja kegiatan infrastruktur atau proyek.
“Seharusnya awal bulan Mei ini, paket-paket infrastruktur sudah mulai dikerjakan, sehingga menjelang lebaran, masyarakat yang terlibat mendapatkan penghasilan menghadapi lebaran,” ungkap Masrisal.
Fraksi Partai Golkar, Elfia Rita Dewi mengatakan, sorotan lambatnya pekerjaan di lingkungan PUPR kota ini tidak hanya pada tahun anggaran 2019.
“Ini sudah pertengahan tahun anggaran, sehingga tidak terealisasi seratus persen karena dari alokasi Rp75,7 milyar hanya terealisasi Rp67,3 atau 88,86 persen,” jelasnya.
Hal senada juga disampaikan Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Sawahlunto Kota Sawahlunto Ismanto Marjid.
Ia membenarkan, belum dimulainya pelelangan pekerjaan insfratruktur atau proyek fisik di kota ini.
“Rekanan hanya mengingatkan pihak yang berwenang dalam proses pelelangan pekerjaan, sudah saatnya di bulan ketiga ini proses pelelangan dimulai,” kata Ismanto dikantor Gapensi Kota Sawahlunto,
Selasa (12/3/2019) lalu.
Permintaan ini, sebutnya, juga telah disampaikan kepada Walikota Sawahlunto saat temu ramah dengan asosiasi jasa konstruksi Sawahlunto di balairung rumah dinas walikota.
“Bahkan rekanan juga meminta atau meninjau ulang satuan harga dalam penawaran perencanaan supaya disesuaikan harga terbaru serta kondisi daerah kota ini,” sebut Ismanto.
Sebelumnya, DPRD Kota Sawahlunto meminta agar proses pelelangan pekerjaan insfratruktur dilakukan di awal tahun dan jangan lagi sampai dipertengahan tahun anggaran.
Hal itu disampaikan Ketua Komisi III DPRD Kota Sawahlunto Yunasril didampingi anggota DPRD Defrizal di gedung dewan setempat, Selasa (19/2), terkait masih belum dimulainya pelelangan pekerjaan insfrastruktur di kota itu.
“Tak ada alasan keterlambatan. Sebab, pengesahan Perda Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2019 sangat lebih awal, karena pada rapat paripurna, Selasa (27/11/2018) lalu, DPRD bersama Walikota sudah menyepakati APBD 2019,” ujarnya (tumpak)
