DPRD Padang Respon Rencana Pengembangan Kawasan Marina

PADANG- Pengembangan Muaro Padang sebagai Kawasan Wisata Marina yang sudah diwacanakan bertahun-tahun mulai dibahas kembali seiring mulai tertatanya Kawasan Pantai Padang dan semakin bergairahnya wisata bahari di Sumatera Barat. Rencana tersebut dalam waktu dekat akan mulai diwujudkan secara konkret oleh Pemko Padang.

Hal tersebut diketahui ketika Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah mengadakan rapat akhir pekan kemarin bersama Balai Sungai Wilayah V Pekerjaan Umum (PU), Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), PT Pelindo, Lantamal dan Polair untuk melaksanakan pembersihan sungai Batang Arau yang akan dijadikan Kawasan Wisata Marina.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Padang, Medi Iswandi mengatakan, dalam  keputusan rapat tersebut akan dilakukan pengerukan sedimen pasir yang telah cukup padat di sepanjang Batang Arau. Pengerukan akan dilakukan oleh Dinas PU Kota Padang.

“Pengerukan akan dilakukan dari Jembatan Siti Nurbaya dulu. Tapi kami masih mencari beberapa lokasi tempat pembuangan sedimen tersebut dan untuk pengerjaan sendiri akan dimulai pertengahan Pebruari,” jelas Medi.

Pembenahan kawasan Batang Arau menjadi Kawasan Wisata Marina mendapat respon positif dari DPRD Kota Padang. Anggota komisi IV DPRD Padang, Iswandi Muchtar mengatakan selaku wakil rakyat pihaknya tentu akan mendukung upaya Pemko Padang dalam menata pariwisata.

” Pelaksanaan pengerukan ini diharapkan benar-benar dapat direalisasikan,” kata anggota Fraksi Perjuangan Bangsa tersebut, Senin(1/2).

Hanya saja, katanya, yang perlu menjadi catatan bagi Pemko setelah Kawasan Wisata Marina ini tuntas, para nelayan yang menambatkan kapal di Muaro merasa dirugikan.Ketakutannya mungkin saja terjadi apabila Pemko tidak berhati-hati dalam mengambil kebijakan,” katanya.

Pemko harus mensinergikan programnya dengan seluruh stakeholder terkait serta mensosialisasikan pada masyarakat dan nelayan setempat kalau pembenahan kawasan wisata Marina juga demi kepentingan masyarakat dan nelayan setempat.”Ajak masyarakat nelayan jangan sampai program telah jalan, tapi berdampak pada masyarakat kecil,” ujarnya.

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Ketua DPRD Padang, Erisman.”Tentu saja, dari DPRD Padang akan mendorong dalam penganggaran ke depannya.Namun Pemko Padang harus mampu melindungi hak para nelayan,”ungkapnya. (baim).

print

BERITA TERKAIT

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *