
AGAM – Dewan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Agam mendukung dilakukannya tes urin kepada anggota lembaga perwakilan rakyat. Anggota dewan merupakan wakil dari masyarakat dan harus menjadi teladan bagi masyarakat.
Video nyabu dua oknum anggota Kabupaten Padang Pariaman baru-baru ini tentu memang menyedot perhatian masyarakat serta banyak pihak. Salah satunya pimpinan dewan di Kabupaten Agam.
Menurut Ketua DPRD Agam, Marga Indra Putra, harus ada langkah supaya tidak muncul dampak yang tidak baik akibat dari munculnya video.
Untuk kalangan DPRD Agam, menurut Marga, sebelum video itu beredar, kasus narkoba telah menjadi perhatian anggota DPRD Agam. Bahkan, pihaknya sudah melakukan rapat internal pada empat bulan lalu, dalam rapat tersebut terkait tes urine seluruh anggota dewan.
Dikatakannya, seluruh anggota dewan serta ketiga wakil pimpinan dewan juga mendukung penuh jika tes urin tersebut perlu dilakukan. Pihaknya juga sudah pernah membahas serta berkoordinasi dengan pihak terkait seperti Polres Agam dan BNNK Agam terkait wacana tersebut.
“Pada tingkat pimpinan dewan, masalah tes urine sudah dibicarakan. Hasilnya tidak ada satupun pimpinan yang menyatakan penolakan. Pada Prinsipnya, kami kan wakil rakyat, jadi harus memberikan contoh yang baik pada masyarakat. Kami sangat setuju dan mendukung tes urine dilakukan terhadap seluruh anggota dewan dilakukan secara menyeluruh,” katanya kepada padangmedia.com melalui ponselnya, Minggu (16/10).
Menurutnya, langkah itu sebenarnya cukup penting bagi seluruh anggota dewan. Sebab, ada paradigma yang membentuk pandangan umum masayarakat menjadi negatif kepada semua anggota dewan. Apalagi, setelah menyeruaknya video sabu yang melibatkan anggota DPRD Padang Pariaman tersebut.
Sementara itu, Anggota DPRD Kabupaten Agam dari Fraksi Golkar, Anton, mengingatkan masayarakat agar cerdas dalam melihat fenomena kasus sabu yang menimpa anggota dewan pada salah satu daerah di Sumbar. Menurutnya, ada kesan setelah pemberitaan tersebut seluruh anggota dewan seolah melakukan perbuatan yang sama. Hal itu disayangkan karena berbahaya bagi demokratisasi di negeri ini. Bisa saja efek pemberitaan yang berlebihan membuat kepercayaan masayarakat kepada wakil rakyat memudar.
Ia meminta masyarakat tidak menyamaratakan suatu kasus menjadi fakta yang berlaku secara umum. “Tidak patut kiranya berpandangan jika suatu kasus kemudian digeneralisir menjadi sebuah keadaan yang berlaku secara luas. Padahal ini terjadi mungkin hanya terjadi pada sebagian anggota dewan,” jelasnya.
Anton menambahkan, ia juga mengajak agar seluruh pihak bisa memahami secara arif perkembangan yang terjadi di negeri ini beberapa waktu belakangan. “Untuk membangun bangsa yang kuat harus ada persepsi positif antara anak negeri, Walaupun terjadi kasus tetapi itu bukan terjadi secara menyeluruh,” pungkasnya. (fajar)