AGAM – Fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Agam mengkritisi tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dalam rapat paripurna, Kamis (20/4). Tiga Ranperda dimaksud adalah Ranperda tentang perubahan Perda Retribusi Jasa Umum, Ranperda tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propem Perda) dan Ranperda pencabutan Perda Kewenangan Pemerintah Kabupaten.
Dalam rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Lazuardi Erman bersama Taslim dan Suharman itu, masing-masing juru bicara fraksi meminta setiap Ranperda hendaknya dikaji secara cermat, tajam dan mendalam. Dengan kajian mendalam, setiap aturan bisa dilahirkan dengan terencana dan sistematis. Fraksi-fraksi menilai, ke tiga Ranperda tersebut merupakan kebutuhan mendasar dalam melaksanakan roda pemerintahan.
Juru bicara Fraksi Demokrat Syaharuddin menyampaikan, terkait Ranperda perubahan Perda nomor 1 tahun 2012, retribusi pengujian kendaraan bermotor yang selama ini menyumbangkan pendapatan yang relatif kecil perlu lebih ditingkatkan. Dia menyatakan dukungan Fraksi Demokrat agar ke tiga Ranperda tersebut segera dibahas dan ditetapkan.
Fraksi PKS melalui juru bicara juru bicaranya M. Abrar menyampaikan saran agar tarif retribusi jasa umum hendaknya disesuaikan dengan kondisi ekonomi masyarakat. Dia mengajak agar pemerintah dan DPRD memiliki persepsi yang sama terhadap substansi dari ke tiga Ranperda tersebut dan hendaknya Perda bisa dilahirkan dengan keberpihakan kepada masyarakat.
Sementara, juru bicara Fraksi PAN Irfan Amran lebih menyoal Ranperda Propem Perda. Dia berharap, lahirnya aturan Propem Perda tersebut hendaknya dapat menjadi acuan dalam melahirkan produk hukum daerah yang lebih terencana dan sistematis.
“Perda tentang Propemperda diharapkan dapat melahirkan produk hukum yang lebih terencana dan sistematis sedangkan dua Ranperda lainnya juga sudah bisa dilanjutkan ke tingkat pembahasan berikutnya,” katanya.
Juru bicara Fraksi Gerindra Novi Irwan menegaskan, banyak harapan masyarakat ditumpangkan dengan lahirnya tiga Ranperda tersebut. “Kami dari Fraksi Partai Gerindra berharap dengan Perda ini dapat memperbaiki pelayanan terhadap masyarakat,”tegasnya. (fajar)
Komentar