PADANG- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat menerima masukan dari anggota Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) dan Forum Ekonomi Sumatera Barat (FES) terkait berbagai permasalahan perekonomian termasuk masalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Komunitas Ekonomi ini berharap, ekonomi Sumatera Barat ke depan dapat berlari lebih kencang.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Arkadius Datuak Intan Bano menerima anggota KEIN Dony Oksaria dan anggota FES yang diketuai Profesor Syafruddin Karimi, Selasa (19/4). Menurut Arkadius, pertemuan ini menjadi strategis dalam rangka memajukan perekonomian Sumatera Barat.
“Forum ini menjadi sangat strategis dalam rangka melahirkan rekomendasi terhadap langkah-langkah strategis dalam memacu perekonomian Sumatera Barat ke depan,” kata Arkadius.
Dia berharap, masukan dari FES yang diisi oleh orang-orang berkompeten dari berbagai bidang seperti akademisi, politisi, ekonom dan sebagainya dapat menjadi referensi bagi pemerintah dan DPRD dalam pengambilan keputusan terhadap langkah-langkah strategis dalam memajukan perekonomian Sumatera Barat.
Dia menyebutkan, salah satu topik diskusi dalam pertemuan tersebut adalah masalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Anggota KEIN Dony Oksaria dan anggota FES memberikan masukan sangat berarti bagi DPRD dan pemerintah dalam mempertimbangkan wacana peleburan beberapa BUMD Pemprov Sumatera Barat.
Anggota KEIN Dony Oksaria menambahkan, mengenai BUMD, seharusnya bisa menjadi salah satu lokomotif bagi penggerak perekonomian daerah. Namun itu dalam konteks BUMD yang menyentuh aspek masyarakat, tepat sasaran serta dikelola secara profesional. FES sendiri, katanya, merupakan kumpulan tokoh-tokoh yang peduli terhadap ekonomi, bagaimana mempercepat pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat.
“Diskusi ini fokus kepada optimalisasi BUMD. Dengan APBD yang terbatas mestinya bisa menjadi salah satu lokomotif perekonomian Sumatera Barat,” katanya.
Tentunya, hasil diskusi ini akan disampaikan oleh FES sebagai masukan berupa rekomendasi kepada pemerintah daerah dalam rangka memajukan perekonomian daerah. Pemerintah daerah semestinya juga menjadikan komunitas FES sebagai mitra atau partner dalam rangka bersama-sama membangun perekonomian daerah.
Sementara itu, Prof. Syafruddin Karimi menceritakan, adanya FES merupakan sebagai wadah untuk memikirkan bagaimana ekonomi Sumatera Barat ke depan bisa berlari kencang. Untuk bisa berlari kencang, tentu membutuhkan mesin penggerak yang kuat dan besar yaitu investasi dan diketahui di Sumatera Barat sangat minim investasi besar.
“Yang banyak saat ini adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan sebagian besar merupakan usaha informal. Kehadiran pelaku ekonomi informal itu membuat tidak bisa menikmati kehadiran keterbukaan ekonomi global,” jelasnya.
Dengan kondisi tersebut, Sumatera Barat perlu memformalisasi kegiatan ekonomi yang saat ini masih dominan informal. Salah satu yang bisa menggerakkan itu menurutnya adalah BUMD.
“BUMD itu mesti berperan sebagai pilar dan lokomotif sehingga ekonomi Sumbar bisa berlari kencang,” ujarnya.
Dari diskusi yang berkembang dalam pertemuan tersebut, dia menyebutkan salah satu upaya terhadap BUMD adalah reformasi kelembagaan bisnis BUMD. Momen ini sangat tepat karena bertepatan dengan penyusunan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dengan demikian, BUMD bisa menjadi lokomotif pergerakan ekonomi Sumatera Barat ke depan. (feb)
