MENTAWAI – Perikanan merupakan salah satu sumber daya alam yang sampai sekarang menjadi salah satu sumber penyokong kebutuhan protein hewani bagi masyarakat. Di Kabupaten Mentawai, sektor perikanan menjadi sumber mata pencaharian bagi masyarakat pesisir pantai.
Karena itu, Dinas Perikanan Mentawai berupaya memaksimalkan pemanfaatan perairan laut. Salah satunya pengembangan budi daya ikan kerapu macan.
Saat ini, budi daya ikan kerapu macan sedang dikembangkan di perairan Sikakap unit pusat pembenihan ikan hatchery. Tahun ini, Dinas Perikanan mengalokasikan anggaran bibit kerapu jenis macan untuk dibudidayakan dengan sistem Keramba Jaring Apung (KJA).
Menurut Kepala Dinas Perikanan Mentawai, Priadinata kepada padangmedia.com, Rabu (8/3), potensi pengembangan budidaya ikan kerapu di daerah itu sangat besar, karena itu perlu digenjot dalam pengembangannya. Sebelumnya, benih ikan kerapu didatangkan dari luar. Namun sekarang, pihak BPIP sudah ada embrionya dengan kerjasama Balai Pembibitan Batam.
Untuk pengembangan budi daya ikan kerapu, benih ikan lebih kurang 3500 ekor. Pihak dinas akan menyiapkan pendamping dan memberikan pembekalan. Pada April 2017, tim pendamping pembenihan ikan kerapu sudah standby di Sikakap. Selanjutnya akan dipersiapkan kebutuhan-kebutuhan operasional dari budi daya ikan seperti pakan ikan alami dan pakan ikan segar. Setelah itu baru pihaknya bisa menargetkan berapa kebutuhan prasarana yang akan diajukan pada anggaran APBD nantinya dalam pengembangan bibit ikan kerapu macan itu.
Di sisi lain, Kementrian Kelautan dan Perikanan sudah menetapkan Sentral Penampungan Kawasan Terpadu dalam rangka pengembangan sektor hasil tangkap yang terpusat di pelabuhan Sikakap dan dikelola Pemprov Sumbar. Sementara untuk pengembangan budi daya kerapu terpusat di BPIP yang dikelola oleh Pemkab Mentawai melalui dinas perikanan.
“Sebenarnya, lokasi awal sentra penampungan Kawasan Terpadu anggarannya disiapkan sebanyak 50 miliar rupiah. Namun, saat ini dana yang teralokasi dengan program yang sudah disusun baru sebanyak 29 miliar rupiah dan masih belum bisa action. Mudah-mudahan segera terealisasi dengan cepat,” harapnya.
Dana sebanyak Rp50 miliar itu, katanya, bersumber dari pemerintah pusat semacam bentuk pinjaman karena seluruh kegiatan dikelola oleh pemerintah pusat. Nanti akan ada sekretariat yang didirikan untuk mengelola sentral dengan memberdayakan seluruh nelayan yang berada di kawasan itu. Secara teknis dan data, pihak Dinas Perikanan Mentawai sudah siap. Untuk lokasi sentral pengembangan kawasan terpadu, hanya ada 15 kota/ kabupaten di seluruh Indonesia, termasuk Kepulauan Mentawai. (ers
