PADANG –Program bantuan rehab 1.000 rumah pada masyarakat miskin dari pemerintah Kota Padang yang bekerja sama dengan Dinas Sosial, Karang Taruna dan Baznas masih banyak terjadi penyimpangan dalam realisasinya.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Padang, Zulhardi Z Latif saat melakukan tinjauan lokasi bedah rumah di Kelurahan Cupak Tangah, Kecamatan Pauh, Padang, Rabu(13/1), menilai masih banyak bantuan rehab rumah yang diberikan pada masyarakat miskin tidak sesuai kebutuhan.
Disampaikan, rumah yang akan direhab memang sudah tepat sasaran, namun realisasinya pada pengadaan bahan bangunan dinilai menyimpang dari sesungguhnya. Mereka butuh seng namun diberi papan sehingga bantuan itu sia-sia.
Pemerintah kota melalui Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan (TRTB) dinilai tidak mengawasi langsung ke lapangan.
Hal ini terlihat ketika tinjauan ke lapangan banyak ditemukan kejanggalan seperti surat pernyataan penerima bantuan rehab rumah tidak layak huni dari Dinas TRTB masih berada di tangan penerima bantuan. Berkas realisasi pendistribusian pengadaan bahan bangunan tidak mencantumkam nama CV dan fasilitator kelurahan.Penerima bantuan juga tidak menerima tanda terima saat bantuan tersebut diberikan kepada mereka.
“Pemerintah harus bertindak cepat dan turun ke lapangan untuk melihat kondisi ketidaksesuaian nilai bantuan tersebut dengan kebutuhan masyarakat agar bantuan tidak tertumpuk saja dan proses rehab rumah terlaksana secepat mungkin,”ungkapnya.
Sementara Lurah Cupak Tangah Saparman mengatakan untuk daerah tersebut terdapat lima warga yang menerima bantuan rehab rumah namun sebagian besar bantuan tersebut belum dimanfaatkan karena tidak sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat.
“Belakangan ini, bantuan rehab rumah dari Pemerintah Kota Padang yang bekerja sama dengan Dinas Sosial, Karang Taruna dan Baznas tidak lagi melalui kelurahan melainkan langsung diberikan kepada masyarakat. Hal itu sebenarnya tidak masalah, namun kami harapkan kedepannya ada koordinasi dengan kelurahan agar dapat ditinjau bersama dan bantuan itu benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat,” jelasnya.
Desrikarti (44) salah seorang warga yang menerima batuan rehab rumah di Jalan Benteng RT01/RW03 Kelurahan Cupak Tangah, Kecamatan Pauh, mengatakan bantuan yang diterimanya saat ini baru sekitar Rp6 juta dari Rp10 juta dan dalam bentuk material bangunan. Ia juga kecewa dengan bantuan yang tidak sesuai dengan kebutuhan yang disampaikan pada pemerintah saat survei dulu.
“Saya dulu meminta papan, namun diberi kayu. Meminta seng empat kodi, namun hanya diberikan 32 helai sehingga tidak dapat dipergunakan. Saya tidak mungkin membongkar rumah, sedangkan gantinya tidak mencukupi,” katanya.
Ia mengatakan kualitas bantuan yang diberikan juga mengecewakan seperti triplek yang tipis, kayu yang pecah-pecah serta seng yang tidak kualitas standar sehingga masyarakat masih enggan memanfaatkannya, hingga pemerintah benar-benar memenuhi sesuai permintaan dan kebutuhan sesuai standar yang ada. (baim)
