JAKARTA- Kepala Badan Komunikasi Strategis merangkap Koordinator Jubir dan Jubir resmi Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menegaskan, yang harus minta maaf adalah Moeldoko dan kawan-kawan.
Ketegasan itu disampaikan dalam keterangan tertulis yang diterima wartawan, Sabtu (3/4/2021). Merespon adanya pernyataan yang menyuruh Partai Demokrat meminta maaf kepada Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).
“Moeldoko dan kawan-kawan yang harus minta maaf kepada rakyat dan Presiden,” kata Herzaky dalam keterangan tertulis tersebut.
Herzaky menjelaskan, mereka (Moeldoko dan kawan-kawan) mesti minta maaf kepada rakyat karena dua hal. Pertama, sudah membuat bising ruang publik dan tidak ada nilai positif yang bisa diambil dari tindakan tersebut selama dua bulan ini. Tidak ada nilai-nilai demokrasi yang bisa diteladani.
“Justru selama dua bulan ini mempertontonkan perilaku yang tidak menaati hukum dan mengabaikan etika, moral, serta kepatutan,” bebernya.
Kedua, menurutnya, mereka hanya membuat para pejabat negara, pelayan masyarakat di Kementerian Hukum dan HAM menghabiskan energi, waktu, dan keahlian mereka untuk hal yang sia-sia. Sudah jelas sejak awal kalau KLB ilegal Sibolangit ini tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku maupun aturan internal Partai Demokrat yang sudah disahkan oleh Negara.
“Masih saja memaksakan diri dan membuat waktu para pejabat Kemenkumham yang seharusnya bisa lebih produktif untuk kepentingan rakyat, jadi tersita untuk meneliti dan mempelajari berkas-berkas mereka,” tambahnya.
Kemudian, lanjut Herzaky, permintaan maaf kepada Presiden, sudah jelas. Moeldoko, sebagai Kepala Staf Kepresidenan seharusnya fokus pada tugasnya membantu presiden. Malah kemudian sibuk dengan ambisi pribadinya.
“Kalau memang masih ada waktu luang, mengapa tidak digunakan buat membantu Presiden dengan lebih intens dan serius? Presiden saja benar-benar totalitas berusaha menyelesaikan masalah pandemi dan ekonomi saat ini, maupun berbagai permasalahan bangsa lainnya,” tambah Herzaky.
Dia juga menyebutkan, Moeldoko juga harus minta maaf kepada Presiden karena mencoba membenturkan Presiden dengan Partai Demokrat yang sah, di bawah kepemimpinan Agus Haromurti Yudhoyono (AHY). Padahal, Presiden Joko Widodo hubungannya sangat baik dengan Partai Demokrat.
Herzaky menegaskan, pihaknya tidak pernah sama sekali menuding Presiden Jokowi terlibat dalam gerakan yang menimpa Partai Demokrat. Yang disampaikan adalah adanya usaha mencatut nama Presiden.
“Silahkan dicek di jejak digital pernyataan Ketum PD AHY, Sekjen PD Teuku Riefky Harsya, maupun saya selalu Kepala Badan Komunikasi Strategis merangkap Koordinator Jubir dan Jubir resmi Partai Demokrat terkait ini,” tutupnya. (rls)
Komentar