PADANG- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat terus mendalami rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026. Untuk penyempurnaan, DPRD juga mengundang pelaku dan pakar ekonomi sehingga target pembangunan daerah terutama di sektor ekonomi bisa realistis sesuai kemampuan dan potensi.
Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Supardi, membuka rapat bersama para pelaku dan pakar ekonomi tersebut, Rabu (21/7/2021) menyebutkan, sektor ekonomi menjadi perhatian besar karena kondisi pertumbuhan ekonomi daerah yang saat ini masih di angka sekitar 1 persen.
“Memperhatikan kondisi tersebut, untuk sektor ekonomi menjadi perhatian besar. Menggali berbagai upaya untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi, perlu menggali pemikiran para pelaku dan pakar ekonomi,” kata Supardi.
Dia menyebutkan, target pertumbuhan ekonomi yang direncanakan sampai akhir periode RPJMD 2021-2026 adalah sebesar 4,84 persen. Meski semangat dan optimistis pencapaian target harus tetap ada, namun harus diiringi langkah-langkah strategis sehingga upaya yang dilakukan efektif untuk menggenjot pencapaian.
“Kondisi ekonomi saat ini juga diperburuk oleh situasi pandemi Covid-19 yang masih belum berakhir. Perlu dicari langkah-langkah strategis agar roda perekonomian dapat bergerak hingga target yang diharapkan bisa dicapai,” ujarnya.
Supardi mengungkapkan, tantangan pembangunan daerah yang dihadapi terutama di sektor ekonomi beberapa tahun ke depan akan sangat berat. Pandemi Covid-19 telah membuat sendi-sendi ekonomi goyah, pengangguran meningkat dan aktivitas pelaku usaha banyak yang terhenti.
Tantangan lain yang juga tak kalah penting untuk diperhatikan adalah periodisasi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang tidak seiring dengan periodisasi RPJMD. Masa jabatan gubernur -wakil gubernur hanya sampai tahun 2024 sehingga sinkronisasi antara RPJMD dengan pelaksanaan program prioritas daerah harus dilakukan.
“Gubernur dan wakil gubernur memiliki visi dan misi dalam bentuk program unggulan, dan ini harus menjadi prioritas di dalam RPJMD untuk dilaksanakan lebih awal,” lanjutnya.
Salah satu yang harus menjadi perhatian terkait program unggulan kepala daerah adalah di sektor pertanian. Menurut Supardi, target alokasi anggaran untuk sektor tersebut adalah sebesar 10 persen yang tentunya harus dilaksanakan secara terarah dan terstruktur.
“Program-program di sektor pertanian harus terencana, jelas dan terarah sehingga mendapatkan manfaat yang maksimal untuk perekonomian masyarakat petani. Infrastruktur penunjang juga harus menjadi perhatian seperti ketersediaan irigasi dan sebagainya,” tambahnya.
Untuk berbagai persoalan tersebut, kata Supardi, pemikiran, saran dan masukan dari para pakar dan pelaku ekonomi sangat dibutuhkan. Sehingga, rencana pembangunan daerah dapat mencapai tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat.
Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Sumatera Barat Ramal Saleh dalam kesempatan itu mengungkapkan, percepatan pembangunan ekonomi dari pertanian, tidak sekedar bagaimana upaya menggenjot produksi. Namun yang harus dipertegas adalah rantai pemasarannya.
“Pertanian sebagai salah satu penunjang ekonomi Sumbar harus digenjot, mulai dari produksi hingga ke pemasaran. Baik untuk perdagangan domestik maupun pasar ekspor,” kata Ramal Saleh.
Dia mengingatkan, agar pemerintah provinsi mampu mencari peluang pasar di negara lain yang tentunya dengan jaminan bahwa ketersediaan dan kualitas komoditi. Sejumlah negara bisa menjadi ceruk pasar yang menguntungkan bagi pertanian Sumatera Barat seperti wilayah Chennai di India.
“Buka akses perdagangan ke daerah itu melalui pelabuhan Teluk Bayur. Dari Chennai, akses transportasi ke seluruh India sangat lengkap sehingga prospek pemasaran ke negara itu memiliki peluang yang cukup baik serta kebutuhan akan komoditi dari Sumbar cukup tinggi,” kata Ramal.
Untuk itu, lanjutnya, pemerintah provinsi Sumbar harus fokus mengurus sektor pertanian. Mulai dari peningkatan produksi dan kualitas komoditi, hingga membangun rantai pemasaran.
Demikian juga sektor lainnya yang menjadi program unggulan. Selain penggarapan yang profesional di seluruh potensi daerah, Ramal juga menyarankan agar membuka pintu lebih lebar lagi bagi masuknya investasi. Investasi menjadi salah satu strategi dalam pengembangan potensi ekonomi daerah.
Sementara itu, Novizi dari Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Padang mengakui, kondisi perekonomian Sumbar mulai mengalami penurunan tidak hanya di masa pandemi. Langkah-langkah strategis yang harus diambil antara lain memaksimalkan penggarapan potensi daerah sebagai sumber pendapatan baru dan memacu perekonomian masyarakat. Sinkronisasi lembaga keuangan dengan pelaku usaha juga hendaknya menjadi salah satu yang menjadi perhatian agar sektor-sektor produktif dapat bergerak dengan mendapatkan akses permodalan.
“Perlu memaksimalkan penggalian potensi daerah sebagai sumber pendapatan dan menggerakkan ekonomi masyarakat. Kemudian sinkronisasi lembaga keuangan dengan pelaku usaha sehingga akses permodalan sektor produktif dapat bergerak lebih cepat lagi. Ini hendaknya harus ada penguatan di RPJMD,” sarannya.
DPRD bersama Pemprov Sumbar saat ini tengah menuntaskan pembahasan rancangan RPJMD 2021-2026. Sebelumnya, juga dilakukan rapat bersama unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta seluruh kepala daerah kabupaten dan kota se-Sumatera Barat untuk tujuan penyempurnaan muatan RPJMD tersebut. (Febry)
Komentar