AGAM – Bupati Agam Indra Catri Dt Malako Nan Putiah diundang sebagai salah satu narasumber di acara diskusi panel BS. Sistem Manajemen Nasional (Sismennas). Undangan yang diterima bupati berdasarkan Keputusan Gubernur Lemhanas RI Nomor 20 tahun 2018 tanggal 19 Februari 2018 tentang Perangkat Kendali Program Pendidikan Regular Angkatan (PPRA) LVII tahun 2018 Lemhanas RI.
Acara dilaksanakan di ruang NKRI Gedung Pancagatra Lantai 3 Barat Lemhanas RI, Jakarta Pusat, Senin (16/4). Hadir pada kesempatan itu, Menteri Pendayaguna Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI diwakili Staf Ahli Bidang Budaya Kerja, Teguh Widjinarko, bersama 100 orang peserta yang terdiri dari, TNI AD/AL/AU, Polri, beberapa kementerian, LPNK, Kejaksaan Agung RI, Badan Legislatif, Partai Politik, Organisasi Masyarakat dan 7 orang dari negara sahabat, yaitu Malaysia, Timor Leste, Sri Lanka, Zimbabwe, Nigeria dan Singapura.
Diskusi dipimpin oleh moderator Marsda TNI Yoyol Yekti Setyono, dengan menghadirkan tiga orang panel. Di antaranya, Menteri Pendayaguna Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, Bupati Agam Indra Catri Dt. Malako Nan Putiah dan Laksda TNI (Purn) Sumindiharso. Topik yang diangkat yaitu meningkatkan Wawasan Aparat Birokrasi Pemerintahan Sebagai Abdi Negara Dalam Menghadapi Tantangan Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara.
Masing-masing panel diharapkan mampu memberikan pendalaman dari masing-masing tema yang diangkat.
Terkait hal itu, bupati mamaparkan tentang upaya meningkatkan kemampuan daerah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan menghadapi persaingan global. Isi dari kesimpulan yang disampaikan bupati pada makalah tersebut adalah peningkatan nilai investasi dan nilai partisipasi masyarakat dalam pembangunan telah menunjukkan bahwa sinergitas pemerintah, swasta dan masyarakat terlaksana dengan baik. Hal itu menggambarkan bahwa kolaborasi pemerintah, swasta, dan masyarakat telah mampu berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemampuan daerah.
Peningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat menyukseskan pesta demokrasi dilakukan melalui banyak cara, antara lain sosialisasi, himbauan, penyuluhan, serta penggunaan aplikasi e-voting. Namun, tingkat partisipasi masyarakat yang dicapai dinilai masih relatif rendah. Potensi konflik dapat ditekan sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan gangguan berarti terhadap stabilitas politik daerah. Hal itu menunjukkan upaya peningkatan paritisipasi masyarakat dalam pesta demokrasi sebagian besar telah sesuai dengan harapan. (fajar)
