PADANG- Pengunjung objek wisata di Kota Padang diminta untuk menolak membayar tarif parkir di luar ketentuan dan melaporkannya ke pos pemantau terdekat atau kepada pihak berwajib. Himbauan itu merupakan bagian dari upaya penataan sumber daya manusia (SDM) di lokasi wisata yang ada di Kota Padang sebagai bukti keseriusan dalam pengelolaan kawasan wisata. Kepala Dinas Kebudayaan … Baca Selengkapnya
Febry Chaniago
PADANG- Ketua P3KMI (Perkumpulan Promotor Pendidik Kesehatan Masyarakat Indonesia) Prof. Rizanda Mahmud menyayangkan statemen yang beredar luas melalui media sosial yang menyatakan imunisasi haram. Statemen tersebut dinilai tidak berdasar secara ilmiah sehingga dianggap pernyataan tidak bertanggungjawab. Pernyataan itu disampaikan Prof. Rizanda Mahmud dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPRD Provinsi Sumatera Barat terkait pembahasan … Baca Selengkapnya
PADANG- Akademisi dan Praktisi kesehatan, menyatakan dukungan terhadap lahirnya Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Barat tentang Imunisasi. Namun demikian, sosialisasi lebih luas lagi perlu ditingkatkan dan Perda juga harus memuat sanksi tegas terhadap penolakan pemberian imunisasi tanpa alasan. M. Hidayat dari Fakultas Kedokteran Universtas Andalas (Unand) menyatakan support terhadap program imunisasi dan mendukung lahirnya Perda … Baca Selengkapnya
JAKARTA- Ketentuan mengenai penurunan Giro Wajib Minimum (GWM) Primer dalam Rupiah, dari 7,5 persen menjadi 6,5 persen, akan mulai berlaku besok, (Rabu, 16 Maret 2016). Keputusan penurunan GWM Primer dalam Rupiah merupakan bagian dari pelonggaran kebijakan moneter yang diputuskan dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada tanggal 18 Februari 2015, selain penurunan BI Rate. … Baca Selengkapnya
PADANG- Pemerintah Kota (Pemko) Padang membantah telah membeli tanah yang sedang dalam perkara. Pembelian lahan di Jalan Tan Malaka, Sawahan Kecamatan Padang Timur telah melalui prosedur sesuai aturan dan sudah dimintakan pendapat kepada BPKP dan BPN. Melalui Kabag Pertanahan Sekretariat Kota, Amasrul, Pemko Padang menyampaikan bantahan tersebut, menjawab tudingan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) … Baca Selengkapnya
AGAM- Aksi bersih-bersih yang dilakukan Tim terpadu Satuan Koordinasi Keamanan Ketertiban Kabupaten (SK4) di Pasar Inpres Padang Baru Lubuk Basung, Senin (14/3), diwarnai carut marut pedagang. Pondok dan lapak yang kotor dan tidak layak, terkena pembersihan bahkan dibongkar oleh tim. Begitu juga pondok bakso di tengah jalan dalam pasar. Terlihat, seorang perempuan pedagang ayam, dengan … Baca Selengkapnya
PADANG- Komisi I DPRD Padang Bidang Hukum dan Pemerintahan akan memanggil Kabag Pertanahan Pemko Padang terkait pembelian tanah di JalanTan Malaka, Jati senilai Rp31,7 miliar lebih. Pemanggilan ini, kata Ketua Komisi I DPRD Kota Padang Osman Ayub, Senin (14/3) berkaitan adanya dugaan bahwa tanah yang dibeli masih dalam perkara. Namun Pemko masih tetap melakukan transaksi … Baca Selengkapnya
AGAM- Guna menciptakan pasar yang bersih dan sehat, Tim terpadu Satuan Koordinasi Keamanan Ketertiban Kabupaten (SK4) Agam, Sumatera Barat, melakukan aksi bersih-bersih di pasar Inpres Padang Baru Lubuk Basung, Senin (14/3). Kepala Badan Pemberdayaan Lingkungan Hidup (BPLH) Kabupaten Agam, Edi Busti, mengatakan, kegiatan ini sifatnya bukan temporer tetapi dilakukan berkelanjutan dan yang jelas bagaimana membangun … Baca Selengkapnya
AGAM- Kerusakan terjadi di banyak titik pada ruas jalan provinsi di sejumlah kecamatan di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Kerusakan ini menjadi keluhan masyarakat dan pengguna jalan yang melintas. Salah satunya adalah akses jalan yang menghubungkan Lubuk Basung dengan Bukittinggi, tepatnya di Sepanjang Jalan Danau Maninjau, Kecamatan Tanjung Raya. Akibat kerusakan jalan provinsi itu, banyak kendaraan … Baca Selengkapnya
PADANG- Puluhan mahasiswa Universitas Putra Indonesia (UPI) YPTK Kota Padang yang tergabung dalam Wahana Kajian Sosial Kemasyarakatan Republik Mahasiswa (WK-Soskem Rema) menggelar aksi damai di halaman kampus mereka, Senin (14/3). Aksi damai tersebut adalah sebagai aksi penolakan terhadap rencana revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Ini merupakan aksi lanjutan dalam rangka mengingatkan kembali kepada seluruh … Baca Selengkapnya