JAKARTA – Seorang perencana pembangunan baik di pusat maupun daerah, harus handal dan berintegritas, bebas dari kepentingan pribadi. Dengan demikian Sumber Daya Manusia (SDM) perencanaan dapat semakin lebih berkontribusi dalam pembangunan negara.
Hal tersebut disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Asman Abnur saat menjadi pembicara dalam acara Forum Diskusi Nasional (FDN) Perencana se Indonesia di Jakarta, Selasa (06/12).
“Jangan sekalipun menitipkan kepentingan pribadi di luar kepentingan publik, karena yang besar dan utama ialah kepentingan yang menyangkut masyarakat banyak,” ujarnya dikutip dari situs Kemenpan RB.
Ia menegaskan bahwa seorang perencana, salah satu jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil (PNS) diharapkan dapat memiliki beberapa kemampuan. Diantaranya memiliki integritas untuk mengawal agar perencanaan yang tengah disusun memiliki fokus yang terarah, dengan target target tahunan yang jelas, dan strategi pencapaian sasaran yang tepat.
Karena itulah, perencana harus memiliki kompetensi yang tidak hanya terkait dengan bidang perencanaan semata melainkan juga pemahaman terhadap sektor-sektor yang menjadi mitra kerjanya.
Selain itupun perencana harus memiliki kepekaan terhadap lingkungan, sehingga ketika terjadi perubahan dalam lingkungan strategis, perencana mampu membaca dan melakukan penyesuaian. Perencana juga dituntut inovatif, mencari terobosan tertentu untuk mendoromg percepatan pembangunan.
Tidak kalah pentingnya, perencana harus memiliki kemampuan analitik dengan menyampaikan gagasan rencana, melakukan analisis kebijakan dan menyampaikan rekomendasi serta rencana, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan. Dia menekankan perencana memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Tanpa didukung dengan perencanaan yang handal dan berintegritas, tidak akan mungkin menghasilkan sebuah perencanaan yang berkualitas,” tegasnya.
lebih jauh menurutnya, proses perencanaan yang baik didukung oleh penerapan teknologi informasi dan komunikasi. Dengan demikian kegiatan atau program yang tumpang tindih dapat dihindari. Selain dari itu terciptanya keterkaitan antar kegiatan, program, dan sasaran program.
Kedepan, Asman menginginkan adanya pendidikan serta pelatihan bagi para perencana sebagai pengembangan kompetensi. Pendidikan itu perlu dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian perencana sebagai bagian dari pegawai ASN. Metode pelatihannya pun bisa terdiri atas klasikal atau lewat proses pembelajaran tatap muka dikelas, seminar, kursus maupun penataran, dan non klasikal yang dapat dilakukan melalui e-learning, pelatihan jarak jauh, dan pertukaran antara pegawai ASN dengan pegawai swasta.
Forum Diskusi Nasional perencana ini digagas oleh Asosiasi Perencana Pemerintah Indonesia (AP2I). FDN kali ini mengangkat tema “mengkaji isu-isu strategis kebijakan publik, meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan. (feb/*)
