Anggota DPR RI Minta Percepat Pembangunan Infrastruktur Penyiaran di Daerah Perbatasan

Diskusi Peran Media dan Warganet dalam Memperkuat Nasionalisme Melalui Publikasi Pembangunan Daerah Perbatasan di Gedung Dewan Pers, Jumat (22/12). (Komunikonten)

JAKARTA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Persatuan Pembangunan Mohammad Arwani Thomafi meminta pemerintah mempercepat pembangunan infrastruktur penyiaran di daerah perbatasan. Membangun Indonesia dari daerah terluar harus diikuti dengan pembangunan infrastruktur penyiaran agar siaran televisi menjadi lancar sehingga masyarakat mendapat informasi yang lebih banyak lagi.

Hal itu dikemukakkan Arwani dalam diskusi Peran Media dan Warganet dalam Memperkuat Nasionalisme Melalui Publikasi Pembangunan Daerah Perbatasan di Gedung Dewan Pers, Jumat (22/12). Arwani mengapresiasi langkah pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang memprioritaskan pembangunan daerah perbatasan dalam Program Nawacita.

“Pembangunan Indonesia dimulai dari pinggiran dalam Nawacita sudah dimulai serius oleh pemerintah. Namun, pembangunan juga harus diprioritaskan untuk ketersediaan jaringan komunikasi agar publikasi berjalan lancar,” katanya.

Dia meminta kementerian dan lembaga terkait seperti Kementerian Komunikasi dan Informasi, KPI, BNPP dan lainnya untuk terus meningkatkan kolaborasi mewujudkan hal tersebut. Dia menegaskan, DPR siap mengawal program pembangunan infrastruktur komunikasi di daerah perbatasan.

Dalam kegiatan diskusi yang diadakan oleh Komunikonten, Institut Media Sosial dan Diplomasi itu, dihadiri oleh seratusan orang peserta dan narasumber. Bersama Arwani, ikut menjadi narasumber dalam diskusi tersebut Agung Suprio Komisioner KPI, Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP Robert Simbolon, Direktur Eksekutif Komunikonten Wibawa Satria dan dimoderatori Luqman Rimadi.

Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP, Robert Simbolon mengatakan, batas wilayah negara adalah halaman depan negara, bukan lagi sebagai halaman belakang negara. Perubahan paradigma ini dirasakan bermanfaat, salah satunya terjadi peningkatan kunjungan wisatawan hingga 70 persen dalam setahun.

“Dari berbagai pembangunan daerah perbatasan banyak manfaat yang sudah dirasakan masyarakat seperti mempercepat waktu tempuh ke berbagai tempat, bertambahnya wisatawan, dll. Pembangunan daerah perbatasan akan terus dilakukan, pemerintahan sekarang punya komitmen kuat membangun Indonesia dari pinggiran untuk Indonesia yang satu,” paparnya.

Menurut Komisioner KPI Pusat Agung Suprio, pembangunan dari pinggiran oleh pemerintah dinilainya bagus. Namun, pembangunan penyiaran jangan dilupakan, padahal hal ini sangat penting. “Jalan penting, gedung penting, siaran juga penting,” katanya.

Agung menyebutkan, ada tiga masalah di perbatasan yaitu susahnya jaringan internet, luberan siaran televisi asing dan minimnya siaran nasional. Jika ini tidak diseriusi maka bisa menyebabkan disintegrasi sosial bahkan disintegrasi teritorial. Karenanya, KPI melakukan kolaborasi dengan Kemkominfo, TVRI, RRI, ATVSI dan ATVNI, lembaga-lembaga penyiaran agar terjadi penyiaran di daerah perbatasan. Ada 10 daerah yang bersiaran, tapi baru ada 4 yang terimplementasi.

Sepuluh daerah tersebut adalah Sungai Paknin (Riau), Nunukan (Kaltara), Atambua (NTT), Balai Karangan (Kalbar), Ternate (Maluku Utara), Padang (Sumatera Barat), Suwela (NTB), Wanci (Sultra), Tarakan (Kaltara), Sanggauledo (Bengkalis).

“Untuk daerah perbatasan sebagian kecil sudah dialiri tayangan nasional, dengan tayangan lebih bersih. Ini usaha konkret untuk membantu Pemerintah menuntaskan Nawacita. Di tahun 2018 nanti kita harap bisa menayangkan di semua daerah perbatasan, sehingga potensi distegrasi sosial dan disintegrasi teritorial bisa kita atasi,” paparnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Komunikonten Hariqo Wibawa Satria juga mengapresiasi pembangunan daerah perbatasan oleh pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. NKRI harus utuh sampai kapanpun, dan NKRI yang utuh wajib diwariskan kepada generasi selanjutnya.

“Kita melihat poin ketiga dari Nawacita yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka NKRI serius dilakukan oleh Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla seperti pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di banyak tempat, pembangunan jalan baru dan jembatan baru yang membuka keterisoliran. Hal ini sudah berdampak pada meningkatnya kepercayaan diri masyarakat setempat, naiknya kunjungan wisatawan, takutnya pihak-pihak asing untuk mengusik kedaulatan Indonesia,” paparnya. (feb/*)

print

BERITA TERKAIT

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *