PADANG – Komisi Pemilihan Umum Kota Padang meminta dukungan DPRD Padang dalam penyelenggaraan Pilkada Kota Padang tahun 2018 mendatang. KPU Padang mengajukan anggaran sebesar Rp40 miliar kepada Pemko Padang untuk penyelenggaraan Pilkada. Namun, setelah dilakukan pembahasan bersama TAPD, akhirnya disepakati anggaran Pilkada sebesar Rp37 miliar.
“Untuk APBD 2017 dialokasikan Rp4 miliar dan APBD 2018 sebesar Rp33 miliar,” sebut komisioner KPU Kota Padang, Riki Eka Putra usai pertemuan dengan Komisi I DPRD Padang, Kamis (27/4) di gedung DPRD Padang Sawahan.
Anggaran itu, katanya, dengan estimasi pasangan calon walikota dan wakil walikota diperkirakan akan ada lima pasang. Terdiri dari tiga pasang calon yang diusung gabungan partai politik dan dua pasang calon perseorangan.
“Awalnya KPU memperkirakan akan ada 11 pasang calon, namun akhirnya lima pasang. Namun, sesuai kesepakatan dengan TAPD, jika pasangan calon lebih dari lima pasang, maka anggaran bisa ditambah dari Rp37 miliar itu. Tapi, kalau tidak, maka jumlah itu sudah fix,” ujarnya.
Terkait tahapan Pilkada, karena pelaksanaan sudah ditetapkan pada Juni 2018, maka tahapan dimulai 10 bulan sebelumnya. Dengan demikian, pada Agustus 2017 sudah dimulai tahapannya. Begitupun dengan anggaran yang telah disepakati sebesar Rp4 miliar di APBD 2017, baru bisa dicairkan setelah tahapan dimulai dan persetujuan hibahnya ditandatangani walikota.
“Jadi, kalau tahapan mulai Agustus 2017, penandatangan hibah setidaknya dilakukan pada Juli 2017. Sebab, kita akan membuat regulasi-regulasi dan aturan serta memulai perekrutan penyelenggara mulai dari PPK dan PPS,” katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I Budiman mengaku mendukung penuh KPU Padang dalam menyelenggarakan Pilkada Padang 2018. Sebab, itu merupakan agenda nasional yang dilaksanakan serentak.
“Itu adalah pesta demokrasi dan DPRD Padang siap mendukung penuh, termasuk dengan anggaran yang dibutuhkan,” pungkasnya.
Dijelaskan, terkait anggaran KPU sudah memaparkan bahwa mereka membutuhkan dana mencapai Rp37 miliar untuk satu putaran. Dalam APBD 2017 sudah tersedia Rp4 miliar. “Wacananya bisa ditambah di APBD perubahan 2017 dan dituntaskan pada APBD 2018,” katanya.
Dalam penyelenggaraan Pilkada serentak nanti, sebagai ibukota Provinsi Sumbar, dia berharap Padang bisa menjadi yang terbaik dalam pelaksanaan dan menjadi contoh daerah lainnya. “Padang diharapkan bisa menyelenggarakan Pilkada dengan baik dan menjadi barometer bagi daerah-daerah lainnya,” ungkapnya. (baim)
