PADANG – Puluhan karyawan Basko Hotel dan Basko Grand Mall mengadukan nasib ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat, Kamis (25/1). Kedatangan ini menyusul proses eksekusi lahan sengketa yang berdampak kepada terhentinya aktifitas hotel dan pusat perbelanjaan tersebut sejak sepekan terakhir.
Karyawan hotel dan pusat perbelanjaan milik Basrizal Koto tersebut mengadukan nasib mereka yang terancam kehilangan pekerjaan akibat terhentinya aktifitas. Manajemen hotel dan pusat perbelanjaan terpaksa menghentikan aktifitas disebabkan pasokan listrik diputuskan akibat eksekusi.
Zainul Arifin, General Manager Basko Hotel mengungkapkan, berhentinya operasional hotel dan pusat perbelanjaan Basko Group karena persoalan krusialnya adalah pasokan listrik. PT PLN memutuskan aliran listrik ke hotel dan pusat perbelanjaan selama proses eksekusi dan hingga saat ini listrik di hotel dan mall tersebut belum tersambung kembali.
Zainul mengungkapkan, dampak dari terhentinya aktifitas hotel dan mall membuat ratusan karyawan terancam kehilangan pekerjaan. Lepas dari persoalan hukum yang tengah berlangsung, dirinya hanya memikirkan nasib karyawan dan keluarganya akibat perusahaan tidak beroperasi.
“Untuk persoalan hukum kami tidak begitu memahami namun yang kami khawatirkan adalah nasib karyawan dan keluarganya karena terhentinya aktifitas perusahaan,” ujarnya.
Dia mewakili karyawan dua perusahaan milik pengusaha lokal Basrizal Koto itu berharap DPRD Provinsi Sumatera Barat dapat menjembatani perusahaan tempat mereka bekerja dengan PT PLN agar menyambungkan kembali pasokan listrik sehingga perusahaan dapat beroperasi.
“Kami harap DPRD dapat menjembatani persoalan ini dengan PT PLN agar perusahaan kami dapat beroperasi kembali,” harapnya.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Arkadius Datuak Intan Bano yang menerima kedatangan karyawan Basko Hotel dan Basko Grand Mall tersebut mengungkapkan prihatin dengan nasib karyawan. Untuk persoalan hukum, dia tidak mau mengomentari namun dia berjanji akan memfasilitasi pihak manajemen dua perusahaan tersebut dengan manajeman PT PLN.
“Untuk persoalan hukum kami tidak mau berkomentar namun kami prihatin terhadap nasib karyawan karena ini tentunya berdampak kepada ekonomi masyarakat. Untuk itu kami akan mencoba memfasilitasi manajemen hotel dan mall dengan manajemen PT PLN,” katanya.
Ketua Komisi I DPRD Sumatera Barat Achiar yang ikut menyambut karyawan Basko Group juga mengungkapkan keprihatinan yang sama. Lepas dari persoalan hukum, kondisi ini berdampak buruk kepada citra investasi di Sumatera Barat.
Sepakat dengan Arkadius, dia menyatakan, DPRD akan mencari solusi dan memfasilitasi persoalan tersebut antara manajemen hotel dan mall dengan PT PLN. Diharapkan, ada titik temu untuk memecahkan persoalan itu sehingga hotel dan pusat perbelanjaan dapat beroperasi kembali.
Seperti diberitakan, Pengadilan Negeri Padang melaksanakan eksekusi terhadap sebagian lahan yang ditempati bangunan Basko Hotel dan Basko Grand Mall seluas 2.612 meter persegi setelah pemohon PT KAI memenangkan sengketa terhadap lahan tersebut pada Kamis (18/1) lalu. (feb)
Discussion about this post