PADANG- Untuk menjadi sebuah perusahaan perbankan yang lebih profesional, PT Bank Nagari memerlukan banyak pembenahan. Disamping pembenahan, Bank Nagari juga harus melakukan banyak inovasi untuk mengekspansi usaha baik secara area cakupan maupun dari sisi pengucuran kredit dan inovasi lainnya.
Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Liswandi menyoal kondisi Bank Nagari sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pemerintah provinsi Sumatera Barat memberikan penilaian, pembenahan Bank Nagari terutama harus dilakukan melalui pembenahan manajemen. Momentum suksesi pergantian direksi yang masa jabatannya hampir habis, bisa dijadikan kesempatan untuk melakukan pembenahan manajemen tersebut.
“Manajemen pengelolaan harus dibenahi untuk dapat menjalankan usaha secara lebih profesional. Penempatan SDM dalam pengelolaan manajemen harus mempertimbangkan aspek kompetensi,” tegas Liswandi.
Ia mengungkapkan, dari sisi ekspansi usaha, Bank Nagari belum menunjukkan prospek yang progresif. Dari sisi pengucuran kredit pun terlihat masih “main aman” dengan lebih banyak memberikan kredit kepada nasabah berstatus PNS untuk kredit konsumtif. Bank Nagari belum serius menggarap sektor produktif seperti pemberian kredit kepada sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perbandingan antara kucuran kredit sektor konsumtif dan produktif di Bank Nagari menurut Liswanfi baru pada kisaran angka 70:30 persen.
” Kondisi ini tentu tidak memberikan dampak signifikan dalam memacu perekonomian masyarakat karena debitur masih didominasi oleh PNS untuk kredit konsumtif sedangkan pelaku usaha UMKM yang membutuhkan kredit untuk pengembangan usaha belum tergarap maksimal,” tambahnya.
Lebih jauh dikatakan, dengan aset mencapai Rp21 triliun, Bank Nagari mestinya sudah berinovasi dan ekspansi ke berbagai daerah seperti halnya beberapa bank pembangunan daerah di daerah lain. Sementara untuk penguasaan pasar di dalam daerah sendiri, Bank Nagari juga harus melakukan banyak hal karena baru 30 persen pangsa pasar dalam daerah yang bisa dikuasai, selebihnya dikuasai oleh bank BUMN dan swasta nasional. Untuk penguasaan pasar tersebut tentu harus melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat serta menawarkan berbagai produk perbankan yang sesuai dengan kebutuhan.
” Bank Nagari harus menyesuaikan produk dengan kebutuhan masyarakat yang semakin tinggi terutama dalam layanan sistim online seperti internet banking atau sms banking serta setor tunai di ATM dan produk perbankan lainnya yang pada intinya memberikan kemudahan bertransaksi sehingga bisa menjadi pilihan bagi calon nasabah,” ujarnya.
Bank Nagari merupakan BUMD milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan pemerintah kabupaten/ kota se Sumatera Barat sebagai pemegang saham. Saat ini, modal Pemprov di Bank Nagari mencapai Rp300 miliar dan Pemprov telah melahirkan Perda tentang penyertaan modal kepada perseroan terbatas dan BUMD yang salah satunya adalah dalam rangka merencanakan penambahan penyertaan modal kepada Bank Nagari senilai total Rp800 miliar dan akan diberikan secara bertahap selama lima tahun ke depan.
Sebelumnya, Anggota Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat H. M. Nurnas juga sudah menyampaikan saran bahwa Bank Nagari harus masuk IPO (Initial Public Offering) agar menjadi lembaga perbankan profesional setara dengan bank-bank lain. Meski untuk mencapai IPO tersebut banyak hal yang harus dipenuhi, namun hal itu harus dilakukan demi kemajuan BUMD tersebut.
Saran untuk Bank Nagari juga disampaikan oleh pengamat ekonomi dari Universitas Andalas (Unand) Werry Darta Taifur. Mantan Rektor Unand ini menilai, mestinya Bank Nagari menjadi motor penggerak utama pembangunan daerah. Senada dengan DPRD, Werry menyarankan Bank Nagari harus dikelola lebih profesional dengan penguatan di tingkat manajemen.
“Bank Nagari harus dikelola lebih profesional melalui penguatan manajemen dan mesti menjadi motor penggerak utama pembangunan daerah. Pemerintah daerah juga harus mendorong perkembangan melalui penciptaan iklim investasi yang sehat,” sarannya.
Prospek perkembangan Bank Nagari yang dipaparkan dalam laporan akhir tahun 2015, Suryadi Asmi, Dirut Bank Nagari menyebut saat ini Bank Nagari telah hadir di tiga provinsi di luar Sumatera Barat yaitu di Jakarta, Jawa Barat dan Provinsi Riau. Di dalam daerah, Bank Nagari telah menguasai 30 persen pangsa pasar perbankan dengan total aset Rp19,5 triliun.
Dalam paparan itu, disebutkan juga jumlah kredit tahun 2015 sebesar Rp14,5 triliun, naik 7 persen dibanding tahun 2014 yang sebesar Rp13,7 triliun dengan Non Performing Loan (NPL) berada pada angka 2,74 persen. Angka ini merupakan terendah dibanding dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) di daerah lain. Dari sisi laba, Bank Nagari juga menunjukkan peningkatan dimana pada tahun 2014 hanya Rp294 miliar namun pada 2015 berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp325 miliar atau naik 10,19 persen. Dana Pihak Ketiga (DPK) yang masuk ke Bank Nagari pada tahun 2015 juga meningkat dari 13,7 triliun pada 2014 menjadi Rp14,6 triliun atau naik 6,5 persen sementara dana yang berasal dari tabungan mencapai Rp2,5 triliun. (feb)
